Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Pelindo III Siap Sambut 153 Kedatangan Kapal Pesiar

MediaBUMN

Published

on

BUMN Pelindo III

BUMN Pelindo III mencatat 153 rencana kedatangan kapal pesiar di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh perseroan di tahun 2019 ini. Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengatakan dari jumlah tersebut Pelabuhan Benoa, Bali masih menjadi tujuan utama dari kedatangan kapal pesiar dengan rencana 75 kedatangan. Selanjutnya 17 rencana kedatangan ke Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, ke Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah sebanyak 16 rencana kedatangan.

Rencana kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur sebanyak 16 rencana kedatangan, Pelabuhan Celukan Bawang, Bali sebanyak 6 rencana kedatangan, Pelabuhan Kalabahi Nusa Tenggara Barat 3 rencana kedatangan, Pelabuhan Banyuwangi 1 rencana kedatangan.

Baca Juga: Pelindo III Raih Laba Rp1,8 Triliun

Kedatangan di Pelabuhan Badas direncanakan 3 kedatangan, Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan Kupang masing-masing 1 rencana kedatangan. Pelabuhan Ende dengan 2 rencana kedatangan dan Pelabuhan Probolinggo ada 12 rencana kedatangan.

“Jumlah tersebut adalah rencana yang sudah tercatat di BUMN Pelindo III sepanjang tahun 2019 ini. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah, bisa saja bertambah maupun berkurang,” kata Putut, Minggu (24/02).

Putut menyebut sejumlah faktor dapat mempengaruhi rencana kedatangan kapal pesiar. Isu keamanan menjadi hal utama yang menjadi perhatian para operator kapal pesiar. Pihaknya menyontohkan tahun 2018 lalu ada 149 rencana kedatangan kapal pesiar di lingkungan BUMN Pelindo III dan hanya terealisasi 138 kedatangan kapal pesiar. Ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo serta bencana alam di Nusa Tenggara Barat menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah kedatangan kapal pesiar di Pelindo III tahun 2018 kemarin.

“Setiap tahun jumlah kedatangan kapal pesiar terus meningkat, tahun 2017 kami mencatat realisasi 125 kedatangan kapal pesiar dan di tahun 2018 kemarin sebanyak 138 kedatangan. Kami optimis jumlah kedatangan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang,” tambahnya.

BUMN PELINDO III TINGKATKAN KAPASITAS

Pelindo III berencana mengundang para operator kapal pesiar untuk menginformasikan fasilitas-fasilitas penunjang kapal pesiar yang tengah disiapkan oleh BUMN Pelindo III beberapa diantaranya adalah pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali dan Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat.

Di Pelabuhan Benoa, Bali misalnya, Pelindo III memperdalam alur pelayaran dari sebelumnya minus 11 meter LWS (low water spring/rata-rata muka air laut) menjadi minus 13 meter LWS. Kolam pelabuhan di dermaga timur diperdalam dari minus 9 meter LWS menjadi minus 12 meter LWS. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasitas dan perbaikan terminal penumpang.

“Jika selama ini di Pelabuhan Benoa kapal-kapal pesiar ukuran besar diatas 250 meter hanya dapat berlabuh di luar pelabuhan, dengan adanya revitalisasi yang kami lakukan kapal-kapal tersebut dapat bersandar di dermaga. Hal ini tentunya akan menambah minat kedatangan kapal pesiar karena dari sisi keamanan dan kenyamanan mereka terjamin. Terminal Gilimas juga kurang lebih sama, kami memberikan peningkatan fasilitas dan pelayanan dari yang sebelumnya,” ungkap Putut.

Baca Juga: Kredit Infrastruktur BNI Diproyeksikan Tumbuh

Sekretaris Perusahaan BUMN Pelindo III Faruq Hidayat saat dihubungi terpisah mengatakan serangkaian peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya terkait dengan kapal pesiar adalah upaya Pelindo III dalam mendukung pencapaian target wisatawan mancanegara tahun 2019. Dari target 20 juta wisatawan mancanegara, 3 juta diantaranya diharapkan mampu disokong oleh BUMN. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian BUMN membentuk tim sinergi BUMN Pariwisata dimana BUMN Pelindo III menjadi salah satu anggotanya.

“Sedikitnya ada 88.778 wisatawan mancanegara penumpang kapal pesiar yang turun di pelabuhan yang dikelola oleh BUMN Pelindo III di tahun 2017 dan 125.218 wisatawan di tahun 2018,” katanya. []

HIGHLIGHT BUMN

Pengelolaan TMII diKelola BUMN ITDC?

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pengelolaan TMII

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pengelolaan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah disarankan agar digarap oleh BUMN yang sudah berpengalaman dalam sektor pariwisata.

BUMN yang dimaksud adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Usulan terkait pengelolaan TMII ini disampaikan Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto.

Menurutnya, setelah pemerintah mengambil alih pengelolaan taman wisata yang selama puluhan tahun digarap oleh Yayasan Harapan Kita, sebaiknya dikelola BUMN.

Toto menilai ITDC sudah punya pengalaman dalam mengelola berbagai lokasi wisata di berbagai daerah.

Di antaranya kawasan wisata Nusa Dua Bali, pengelolaan wisata di Labuan Bajo dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di NTB.

“ITDC merupakan BUMN spesialis pengelolaan kawasan wisata. Perusahaan ini juga sedang membangun KEK Mandalika yang akan menggelar sirkuit MotoGP di tahun depan,” ujar Toto Pranoto di Jakarta, Minggu (11/4).

Dengan berbagai proyek wisata yang sudah digarap oleh perusahaan ini, ia yakin pengelolaan TMII di Jakarta juga pasti bisa terlaksana dengan baik.

Selain didukung berbagai pengalaman di sektor wisata, menurutnya ITDC juga memiliki kompetensi bisnis, dan keahlian yang lebih unggul dibandingkan BUMN sektor wisata lainnya.

Bahkan jika dibandingkan dengan BUMN DKI Jakarta, Toto menyebut penugasan pengelolaan TMII masih lebih tepat jika diserahkan kepada BUMN ITDC.

“Jadi ada syarat penting lagi, yaitu sisi kompetensi, BUMD DKI mungkin memenuhi syarat, tetapi dari sisi kelembagaan berbeda karena Badan Usaha Milik Daerah ini juga dimiliki oleh investor swasta,” ungkapnya.

Jika pengelolaan TMII dialihkan oleh pemerintah kepada BUMN, ia menilai prosesnya juga akan lebih mudah dan lancar, karena ITDC merupakan perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN.

“Tapi yang menjadi tantangan ke depan dalam pengelolaan TMII adalah peremajaan berbagai fasilitas yang ada. Karena banyak sarana wisata yang umurnya sudah tua dan tentunya akan mengeluarkan banyak anggaran,” ungkapnya.

Kata ITDC Soal Pengelolaan TMII

Di sisi lain, manajemen ITDC sampai saat ini belum memberikan tanggapan mengenai gagasan untuk pengelolaan TMII.

VP Corporate Secretary ITDC Miranti Rendranti mengatakan, pihaknya belum mau berkomentar banyak karena memang belum ada pembahasan terkait hal itu.

“Sejauh ini belum ada pembicaraan apapun terkait pengelolaan TMII,” singkatnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani pengambil alihan TMII pada 31 Maret lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.

Kementerian Sekretaris Negara menyatakan bahwa Yayasan Harapan Kita harus menyerahkan haknya kepada negara.

Pemerintah memberi waktu masa transisi selama kurang lebih 3 bulan kepada dalam proses penyerahan dan berbagai laporan terkait pengelolaan TMII.

Kemensetneg juga akan membentuk tim transisi sebagai pengelola pengganti yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, juga pihak LSM.

Dipastikan, para pekerja dan staf TMII tidak akan terganggu dan proses bekerja akan tetap sama seperti biasa, termasuk jam opereasionalnya tidak akan berubah. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pemimpin Wanita di BUMN Ditarget Harus Mencapai 20 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemimpinan wanita

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemimpinan wanita di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus ditingkatkan oleh Kementerian BUMN.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam transformasi di BUMN.

Bahkan di tahun ini ditargetkan pemimpin wanita di berbagai perusahaan plat merah baik di jajaran direksi maupun komisaris harus mencapai 15 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, saat ini jumlah pemimpin wanita di jajaran direksi dan komisaris BUMN baru mencapai 11 persen.

“Ini kita lakukan secara bertahap, hingga nantinya bisa naik lagi di tahun 2023 sebanyak 20 persen pemimpin wanita di BUMN,” ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Menurut Erick Thohir, menambah jumlah pemimpin wanita di jajaran pejabat BUMN diperlukan untuk mengubah pola pikir hingga modal bisnis perusahaan.

Sehingga akan mendorong perusahaan milik Negara untuk bersaing di industri dalam negeri dan menambah jumlah perusahaan yang masuk dalam persaingan global.

“Kita juga harus mengubah pola pikir dan model di masa pandemi ini. Terutama dalam proses digitalisasi untuk mengikuti persaingan global,” lanjutnya.

Transformasi di jajaran BUMN, kata Erick, tidak mungkin berjalan kalau tidak dimulai dengan transformasi SDM-nya.

Karena kualitas SDM merupakan kunci untuk membuat sebuah perubahan besar yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai AKHLAK.

“BUMN akan punya daya saing di nasional, dan di kancah global juga jangan sampai kalah,” harapnya.

Selain menarget pemimpin wanita hingga 20 persen, mantan bos Inter Milan ini juga ternyata menargetkan jajaran direksi muda bisa mencapai 5 persen.

Kriteria direksi muda yaitu masih berusia di bawah 42 tahun yang saat ini jumlahnya masih sekitar 4 persen di seluruh BUMN.

Sementara Alexandra Askandar selaku Ketua Forum Human Capital Indonesia mengatakan, pihaknya terus memacu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan BUMN.

Sehingga adaptif dengan perubahan bisnis yang bergerak dinamis di era VICA dan disrupsi digital saat ini.

“Untuk itu, kami juga mengikuti tren bisnis terkini agar bisa merancang sebuah model yang adaptif guna peningkatan kinerja bisnis BUMN. Kami fokus menjalankan fungsi untuk mencetak pemimpin dari internal perusahaan. Kami juga menyiapkan para pemimpin wanita dan generasi muda untuk berkiprah di BUMN yang jenis usahanya sangat beragam,” ungkapnya.

Adapun beberapa program yang telah dijalankan FHCI yakni Leadership Development, Raising Number of Diaspora Talents hingga program BUMN Bisa! []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Rangkap Jabatan BUMN Kembali Ditemukan di Puluhan Perusahaan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Rangkap jabatan BUMN

MEDIABUMN, Jakarta – Rangkap jabatan BUMN kembali mencuat di berbagai pemberitaan, baik pada jabatan direksi maupun komisaris.

Hal ini terungkap setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan hasil temuannya dari berbagai perusahaan pelat merah.

KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan BUMN terjadi hampir di semua sektor usaha, mulai dari konstruksi, pertambangan, keuangan, asuransi dan sebagainya.

Di sektor pertambangan tercatat ada 22 perusahaan pelat merah yang pimpinannya merangkap jabatan.

Untuk bidang keuangan, investasi dan asuransi, total rangkap jabatan BUMN mencapai 31 direksi dan komisaris.

Di sektor BUMN pertambangan sebanyak 12 direksi dan komisaris, lalu di sektor konstruksi sebanyak 19 direksi dan komisaris.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Ukay Karyadi menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penelitian terkait rangkap jabatan BUMN.

Maka tidak tertutup kemungkinan hal ini akan terus diperdalam hingga bisa masuk ke proses penegakan hukum.

“Jika ditemukan ada indikasi persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut, bisa jadi masuk ranah hukum,” kata Ukay dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Ukay menyebutkan, pihaknya sedang menggali ketentuan yang ada dalam Peraturan Kementerian BUMN yang mengizinkan terjadinya rangkap jabatan BUMN di jajaran direksi dan komisaris.

Hal itu tercantum dalam Bab V huruf A Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan itu dikeluarkan pada 9 Oktober 2020 dan mulai berlaku mulai 16 Oktober 2020.

Rangkap Jabatan BUMN Langgar Aturan?

Selain itu, rangkap jabatan BUMN antara direksi atau komisaris juga diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Dalam UU itu dilarang seorang direktur atau komisaris perusahaan merangkap jabatan lagi di perusahaan yang sektornya berkaitan. Atau bidang usahanya memiliki keterkaitan atau menguasai pangsa pasar tertentu. Ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan terjadinya praktek monopoli,” bebernya.

Dijelaskannya, rangkap jabatan BUMN dapat berpotensi melanggar persaingan di berbagai usaha.

Di antaranya, perusahaan tertentu mendapat kemudahan dan terlibat dalam pengaturan harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya.

Pasalnya koordinasi akan dengan mudah dicapai jika ada rangkap jabatan BUMN di tingkatan direksi komisaris antar perusahaan di sektor yang sama.

Kemudian berpotensi terjadi praktik eksklusivitas, bundling, dan tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait.

Untuk mencegah terjadinya berbagai potensi persaingan yang tidak sehat, KPPU sudah menyampaikan pertimbangan kepada Kementerian BUMN.

“Pada intinya kami menyarankan Kementerian BUMN untuk mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan di berbagai perusahaan milik negara. Kami juga menyarankan Kementerian terkait memastikan personil yang menjabat sebagai direksi dan komisaris tidak rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN,” pungkasnya.

Dengan begitu, KPPU berharap dapat menekan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sudah diatur dalam Undang Undang. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!