Connect with us
banner pln 2023

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Nuklir Segera Dibentuk Presiden Joko Widodo

Published

on

BUMN Nuklir

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BUMN Nuklir akan menjadi satu perusahaan pelat merah terbaru yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia.

Pembentukan BUMN Nuklir ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT).

Saat ini pemerintah memang tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan potens EBT yang ada di Indonesia, mulai dari tenaga surya, tenaga angin, air, hingga pemanfaatan energi hijau lainnya.

Salah satu potensi EBT yang akan dikembangkan di Indonesia adalah tambang nuklir yang nantinya digarap oleh BUMN Nuklir yang sedang disiapkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam draf RUU EBT ini, disebutkan bahwa akan dibentuk satu badan usaha milik negara yang focus mengelola tambang bahan galian nuklir.

Nantinya BUMN Nuklir diberi kewenangan untuk mengelola tambang nuklir, dengan catatan, perusahaan ini harus memenuhi seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Dalam bunyi Pasal 12 ayat (1) beleid itu disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan BUMN yang berhak melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

Dalam menjalankan bisnisnya, BUMN pengelola tambang nuklir ini bisa menjalin kerjasama dengan badan usaha milik negara lainnya atau dengan pihak swasta.

“Untuk jenis pertambangan yang dikelola yaitu pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif,” demikian, seperti dikutip pada Senin (10/10/2022).

Kemudian bagi perusahaan tambang milik negara yang menemukan mineral ikutan radioaktif, harus mengalihkan sumber itu kepada negara atau BUMN lainnya yang dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan mineral ikutan radioaktif dan perizinan usahanya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Untuk melengkapi pembentukan BUMN pengelola tambang nuklir, pemerintah RI juga siap membentuk majelis tenaga nuklir.

Dalam Pasal 11 RUU EBT, majelis ini akan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan beberapa tugas yaitu merancang, merumuskan, menetapkan, dan mengelola program nuklir nasional.

Ada 9 orang yang bertugas dalam majelis tenaga nuklir, terdiri dari unsur ahli ketenaganukliran, akademisi, pemerintah pusat, dan masyarakat dengan komposisi yang proporsional.

Setiap anggota majelis masa jabatan dibatasi selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya (satu kali lagi)

Pada Pasal 11 RUU EBT, para calon anggota majelis diusulkan oleh presiden dan dipilih oleh DPR RI, dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan presiden (Perpres). []

Continue Reading

BNI

Label

Copyright © 2023 MEDIABUMN.COM