Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Lepas 35.846 peserta Mudik Bareng Via Transportasi Laut

MediaBUMN

Published

on

BUMN

BUMN menyelenggarakan Mudik Bareng BUMN 2019 dengan kapal laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) – PELNI. Tahun 2018 24 BUMN menyediakan 19.850 tiket, Tahun 2019 terdapat 33 BUMN yang menyediakan 35.846 tiket gratis untuk dibagikan kepada masyakarat. Pelepasan Mudik Bareng BUMN Transportasi Laut dilepas oleh Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra di Terminal Penumpang Nusantara l Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Rabu (29/5) pagi.

Dalam kata sambutannya, Hambra mengatakan ini adalah tahun kedua penyelenggaraan Mudik Bareng BUMN 2019 dengan kapal PELNI. 33 BUMN peserta Mudik Bareng 2019 telah membooking dan mendanai pembelian tiket kapal PELNI untuk dibagikan kepada masyarakat. “Hari ini terdapat 7 BUMN yang memberangkatkan 1.903 pemudik dengan KM. Dorolonda tujuan Surabaya-Makasar-Ambon dan 90% penumpangnya dibiayai BUMN “, terang Hambra.

Pelepasan pemudik KM.Dorolonda pada Rabu (29/5) pagi merupakan bentuk simbolis dari pelepasan 35.846 pemudik yang dibiayai oleh 33 BUMN dari 19 pelabuhan yang telah diberangkatkan sejak tanggal 21 Mei 2019 dari berbagai kota di Nusantara. “Pemudik telah diberangkatkan dari Batam-Belawan dengan KM. Kelud; Senin (27/5-2019), dari PT. Jiwasraya (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan PT Jasindo (Persero). Rabu (29/5-2019) dari PT Pos Indonesia (Persero), PT Askrindo (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Pelindo 1 (Persero) dan PT Askrindo (Persero). Jumat (31/5-2019) dari PT Inalum (Persero) dan Pelindo 1. Terakhir Minggu (2/6- 2019) dari PT Pelindo 1 (Persero)”, terang Hambra.

Tanjung Priok-Batam/Tanjung Balai Karimun dari PT Brantas Abipraya (Persero), PT Timah (Persero) dan Pelindo 2 (Persero) telah berangkat pada Minggu (26/5). “Pemberangkatan dari Tanjung Priok-Makasar dari PT Taspen (Persero), Perum Jamkrindo. Tanjung Priok-Ternate dari PT Antam (Persero). Tanjung Priok-Surabaya dari PT Pelindo 2 (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT PLN (Persero) akan berangkat Rabu (29/5) dengan KM. Dorolonda, kami lepas hari ini”, lanjut Hambra.

Hambra menjelaskan, Pemberangkatan berikutnya akan dilaksanakan Jumat (31/5-2019) dari Tanjung Priok-Makasar dari PT Indoesia RE (Persero). Tanjung Priok-Surabaya dari PT Indonesia RE (Persero), PT Bahana (Persero), PT Danareksa (Persero), dan Perum Airnav dengan KM. Gunung Dempo. “PT Inalum (Persero) menyiapkan 170 tiket gratis dari Tanjung Priok-Sorong-Jayapura untuk Senin (3/6) dengan KM. Ciremai. Ini suatu kepedulian luar biasa dari BUMN untuk masyarakat”, imbuhnya.

Pemberangkatan lainya dari Pontianak-Surabaya dengan KM. Bukit Raya, Senin (27/5) dari PT. PLN (Persero) dan PT. RNI (Persero). Kumai-Semarang akan berangkat pada hari Minggu (26/5) dari PT Bank BRI (Persero), PT RNI (Persero) dan Perum Jamkrindo. Kumai-Semarang diberangkatkan pada Senin (3/6) dari PT. Pelindo 3 (Persero). Sampit-Semarang berangkat pada hari Kamis (30/5) dengan KM. Egon dari PT. Jasa Raharja (Persero). Sampit-Semarang diberangkatkan pada hari Jumat (31/5) dengan KM. Leuser dari PT. Askrindo (Persero), PT. Pelindo 3 (Persero) dan dari Perum Jamkrindo. Sampit-Surabaya akan berangkat pada Sabtu (1/6) dengan KM. Kelimutu dari PT.Pelindo 3 (Persero) dan Perum Jamkrindo.

Balikpapan-Makasar berangkat pada Senin (27/5) dengan KM. Umsini dari Bank BRI (Persero). Balikpapan-Makasar pada Selasa (28/5) dengan KM. Lambelu dari PT. Pupuk Indonesia (Persero). Balikpapan-Surabaya akan diberangkatkan Kamis (30/5) dengan KM. Labobar dari PT Angkasapura I (Persero), PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero). Balikpapan-Makasar. Bontang- Awarange dengan KM. Binaiya pada Selasa (21/5) dan Sabtu (25/5-2019) dari PT. Pupuk Indonsia (Persero) dan Batulicin-Surabaya dengan KM. Binaiya pada Rabu (29/5) dari PT Pelindo 3 (Persero).

Makasar-Surabaya telah berangkat pada Senin (27/5) dengan KM. Dobonsolo dari PT. Angkasapura I (persero) dan PT. Semen Indonesia (Persero). Makasar-Baubau pada Rabu (29/5) dengan KM. Lambelu dari PT Pertamina (Persero). Makasar-Baubau pada Jumat (31/5) dengan KM. Dorolonda dari PT Pertamina (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Jasindo (Persero) dan Perum Jamkrindo. Makasar-Surabaya pada Senin (3/6) dengan KM. Tidar dari PT. Pertamina (Persero), PT RNI (Persero), PT. Bank BTN (Persero). Makasar-Balikpapan telah berangkat pada Selasa (28/5) dengan KM. Bukit Siguntang dari PT. Pupuk Indonesia (Persero). Makasar-Maumere telah diberangkatkan pada Selasa (28/5) dengan KM. Umsini dari PT. PLN (Persero) dan PT. Semen Indonesia (Persero).

Kijang-Tarempa/Natuna pada Sabtu (25/5) dengan KM. Bukit Raya dari PT Persero BATAM. Ambon-Bandaneira berangkat pada hari Kamis (30/5) dengan KM. Nggapulu dari Perum Bulog, dan terakhir Semarang-Kumai pada Minggu (16/6) dengan KM. Leuser dan Semarang-Sampit pada Minggu (16/6) dengan KM. Kelimutu dari PT. Semen Indonesia (Persero). “Bank Mandiri memberangkatkan 800 pemudik dari berbagai kota”, tutup Hambra.

Untuk pendaftaran pemudik, masing-masing BUMN telah membuka secara online dan beberapa BUMN bersinergi dengan PELNI dengan membuka pendafataran di loket cabang-cabang PELNI di daerah. []

HIGHLIGHT BUMN

Undang Undang BUMN, Erick Thohir : Harus Direvisi!

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Undang Undang BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Undang Undang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) harus direvisi oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).

Pasalnya dalam Undang Undang BUMN ini sudah 17 tahun belum pernah dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (23/9/2020).

Erick menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang dihadapkan pada sejumlah masalah baru di lapangan yang tidak ditetapkan di dalam UU tersebut.

Seperti kasus yang menyangkut Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pembagian Dividen (laba perusahaan) yang diterima dan diberikan kepada negara.

Menurut Erick, ada ketimpangan antara besaran modal yang diterima dengan dividen yang diberikan untuk negara.

Dalam catatan Kementerian BUMN, besaran PMN yang diterima BUMN dalam 5 tahun terakhir hanya Rp117 triliun, sementara dividen yang diberikan mencapai Rp267 triliun.

“Jadi komposisinya antara dividen nilainya dua kali lebih besar dari modal PMN. Belum lagi masalah utang, itulah kenapa kita sepakat dengan usulan revisi Undang Undang BUMN. Sehingga kita bisa memetakan apa itu penugasan dan apa itu investasi,” kata Erick.

Ia melanjutkan, dari 90 persen PMN yang diajukan Kementerian BUMN selama ini, mayoritas adalah untuk penugasan BUMN.

Hal ini yang membuat persepsi orang bila Penyertaan Modal Negara yang diperoleh perusahaan pelat merah itu negatif.

Erick juga menyampaikan terkait perbandingan antara pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan BUMN komposisi dengan PMN itu 6 persen.

“Artinya, pajak dan PNBP lebih besar daripada PMN. Jadi dampaknya sangat kecil untuk kontribusi kepada negara. Ini sebagai dasar-dasar fakta yang terjadi di BUMN,” ujarnya.

Karena itu, bila Rancangan Undang-undang BUMN ditetapkan sebagai UU, maka akan ada kejelasan antara PMN untuk penugasan dan PMN untuk investasi.

Undang Undang BUMN Ikuti Dinamika

Revisi Undang Undang BUMN itu pun menjadi dasar hukum untuk melakukan pengawasan bagi seluruh perusahaan pelat merah.

Untuk diketahui, Komisi VI DPR dan Baleg DPR sudah memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Revisi tersebut dilatarbelakangi lantaran Undang Undang BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu, sehingga membutuhkan penyegaran.

Martin Manurung selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan, dengan perkembangan yang ada saat ini, Undang Undang BUMN sangat mungkin mengalami perubahan.

Karena banyak hal yang perlu kembali disempurnakan dan disesuaikan di rancangan UU BUMN yang baru. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Anggaran Kementerian BUMN 2021 Dipastikan Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Anggaran Kementerian BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2021 akan mengalami penurunan drastis hingga Rp102 miliar dibandingkan anggaran tahun ini.

Anggaran Kementerian BUMN tahun depan ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.

Penetapan anggaran itu dipastikan setelah Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN dalam Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Hal itu juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran itu akan dibagi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.

“Meski ada penurunan secara sifnifikan, kami akan menerima dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan program yang sudah ada. Kami juga akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR,” ujar Erick Thohir.

Sementara untuk pembagian berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian BUMN tahun depan dibagi menjadi tiga, yaitu belanja Modal Rp19,5 miliar (8 persen), belanja Pegawai Rp63,17 miliar (25,8 persen) dan belanja barang sebesar Rp162,15 miliar (66,2 persen).

Erick menjelaskan, dari pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021, ada lima output utama yang menjadi target, yaitu kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp413 triliun, total aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun, target total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun.

“Kemudian ditargetkan belanja modal BUMN sebesar Rp481 triliun dan total laba bersih BUMN mencapai Rp198 triliun,” tandasnya.

Namun hal sebaliknya terjadi pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tahun depan, anggaran BKPM akan melonjak hampir dua kali lipat, dari tahun 2020 sebesar Rp589 miliar, menjadi Rp1 triliun di 2021.

Dari total anggaran BKPM Rp1 triliun itu, komposisi terbanyak akan disalurkan untuk sekretariat utama yaitu Rp297 miliar, promosi penanaman modal Rp285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp179 miliar.

Rapat penetapan pagu anggaran Kementerian BUMN ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan Kementerian baik secara langsung maupun virtual.

Seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pariwisata Ditarget Rampung Tahun 2022

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN pariwisata

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN pariwisata dan aviasi yang digagas oleh Kementerian BUMN ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2022 mendatang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan sektor pariwisata dan penerbangan akan digabungkan dalam satu holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN pariwisata ini, untuk mengintregasikan usaha dari tiap BUMN sektor penerbangan dan wisata sehingga nantinya bisa berdampak positif untuk pembangunan pariwisata nasional.

“Kami targetkan proses pembentukan holding tersebut selesai pada 2022 mendatang. Jadi efektifnya klaster BUMN ini terbentuk di tahun 2022,” ucap Kartika dalam diskusi virtual Transforming Indonesia Into Asia’s Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, konektivitas udara akan dioptimalkan untuk mendukung arus pariwisata.

Adapun anggota dari holding BUMN pariwisata dan penerbangan ini yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Menurut Kartika, Kementerian BUMN sudah mendiskusikan rencana holding BUMN Pariwisata dan aviasi ini kepada beberapa perusahaan tersebut.

“Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bisnis Garuda, Angkasa Pura, ITDC dan HIN menjadi satu holding. Ini diharapkan pada waktunya nanti, konektivitas udara akan mendukung arus pariwisata, ini kita harapkan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembentukan holding BUMN pariwisata ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada tiap perusahaan pelat merah yang bergabung di holding.

“Kami juga berharap pembentukan holding BUMN parisata akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan, peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan holding BUMN pariwisata ini ditargetkan terbit bulan Oktober mendatang.

Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap difinalisasi. Dengan terbentuknya holding BUMN pariwisata, diharpakan dapat menghindarkan persaingan tidak sehat antar sesama perusahaan pelat merah di sektor aviasi.

“Setelah holding terbentuk, perusahaan BUMN sektor aviasi akan berada dalam satu perusahaan. Tidak bersaing sesama, tidak ada sikut menyikut karena sudah berada di satu naungan,” tandasnya. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!