Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Alami Penurunan Laba Pengaruhi PNBP

Published

on

BUMN

BUMN mengalami penurunan laba yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap anjloknya BNPB atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, Tauhid Ahmad, PNBP di dalam RAPBN tahun 2020 turun 7 persen, walaupun perpajakan ditargetkan naik hingga 13,26 persen.

Penurunan ini diakibatkan oleh lifting minyak yang melandai dan laba BUMN yang turun. Tauhid berpendapat bahwa, kemungkinan 2020 merupakan tahun rekonsiliasi keuangan Badan Usaha Milik Negara ini. Pajak yang naik 13,26 persen tadi masih berpotensi shortfall akibat dari sisi penerimaan pajak dalam negeri yang mendapatkan insentif.

“Target penerimaan pajak (sebesar) 13,26 persen ini juga faktor kenaikan harga 2018 dari APBN. Dari (harga) 67 dolar Amerika per barel menjadi 63 sampai dengan 64 dolar Amerika per barel. Ini sulit dicapai,” ujar Tauhid.

Selain itu, juga terdapat kontradiksi yang menurut Tauhid di tengan proses tax allowance. Sehingga wajib pajak dapat diganjar insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) nonmigas.

BUMN Perlu Perbaiki Kondisi Keuangan

Pemberian insentif PPh ini dinilai memang dibutuhkan bagi badan usaha yang besar. Terutama supaya bisa melakukan investasi dan menggerakkan sektor riil. Dengan begitu, penerimaan PNBP ini akan menjadi catatan dalam kondisi keuangan BUMN yang perlu diperbaiki.

Tauhid mengimbau, pemerintah agar mengkaji kembali dalam rencana mengenai pemerintah yang akan mengguyur sejumlah BUMN. Sebanyak Rp1 triliun guna mempersempit defisit transaksi berjalan, atau disebut juga CAD (Current Account Deficit).

Apalagi bila pemakaian PMN guna membentuk special mission vehicles atau SMV baru. Maupun membentuk (BLU) badan layanan umum baru dalam rangka untuk mengakuisisi perusahaan minyak di luar negeri.

“Menurut saya efektifkan (saja) sumber modal yang ada, karena PMN sumbernya utang dan ada cost,” jelas Tauhid.

Apabila PMN digelontorkan guna mendorong kinerja LPEI supaya kapasitas pembiayaan semakin meningkat. Pemerintah perlu mengkaji kondisi keuangan di setiap BUMN secara transparan. Jika misalnya fasilitas keuangan LPEI kurang, berarti memang perlu diberikan PMN.

Namun, jika LPEI kinerjanya kurang bagus dan terus diberikan, maka patut dipertanyakan. Sedangkan untuk PT Pertamina, Tauhid mengatakan nilai dividen BUMN ini cukup besar sehingga seharusnya tidak perlu tergantung kepada PMN. [] –mayangsari-

HIGHLIGHT BUMN

73 Tahun Perum Damri, Terus Berinovasi Hadirkan Layanan Terbaik

Published

on

Perum

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perum DAMRI tahun ini genap berusia 73 tahun. Berbekal pengalaman panjang sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi bus, tentunya semakin mengasah kemampuan perusahaan dalam menghadirkan layanan yang optimal bagi para pelanggan

Terlebih di era digital saat ini yang semakin mendisrupsi pola-pola konvensional yang sudah banyak ditinggalkan masyarakat. Namun di tengah tantangan tersebut, perum DAMRI terus merelevankan seluruh layanannya sehingga perusahaan terus hadir dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Dalam acara perayaan HUT ke-73 Perum DAMRI di kantor Kemayoran Jakarta (1/12), Direktur Utama Perum DAMRI Milatia Kusuma Moemin Mengatakan bahwa pihaknya akan terus menghadirkan inovasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan zaman yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

“Kami tidak akan berhenti disini. DAMRI akan terus membuat terobosan dan inovasi yang meningkatkan pelayaan sesuai dinamika dan permintaan pelanggannya,” ujarnya.

Menurutnya seluruh personel DAMRI berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada peanggan.

“Di DAMRI kini tak ada lagi penumpang, tapi pelanggan. Konsekuensinya, mereka harus dilayani sebaik mungkin karena pelanggan adalah raja,” ujar wanita yang akrab disapa Mila tersebut.

Dalam perayaan HUT ke-73 tersebut, DAMRI meluncurkan aplikasi DAMRI Apps, yang merupakan aplikasi layanan DAMRI yang ditujukan kepada seluruh pelanggan di tanah air.

“Aplikasi ini bisa di unduh melalui Play Store. Melalui aplikasi tersebut nantinya para pelanggan kami bisa melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan akan transportasi DAMRI seperti pemesanan tiket, dsb,” ujarnya.

Dalam momentum HUT tersebut, DAMRI juga meluncurkan trayek baru bandara Soekarno Hatta – Bandung dan trayek trans jawa (Jakarta – Surabaya).

Rangkaian perayaan HUT DAMRI sudah dilakukan sejak beberapa lama, termasuk di beberapa kantor cabang DAMRI. Puncaknya pada minggu (1/12), yang diawali dengan jalan sehat (fun walk), senam bersama serta panggung gembira di lapangan parkir kantor pusat DAMRI Kemayoran Jakarta.

Rangkaian Acara HUT Perum DAMRI

Pantauan di lapangan, ribuan pegawai DAMRI dan keluarganya ikut hadir dan jalan sehat bersama di skitar Jalan Benyamin Syueb, Kemarian Jakarta.
Start dan finish mengambil tempat di Gerbang Kantor DAMRI Kemayoran Jakarta.

73 Tahun

Hadir Dirut DAMRI Milatia Kuuma Moemin, jajaran Direksi Perum DAMRI, pejabat serta karyawan dan keluarganya. Selain itu, tampak hadir para pejabat seperti Sekditjen Hubdat Cucu Mulyana, perwakilan dari Kementerian BUMN. Serta, mitra kerja dan rekanan Perum DAMRI baik di pusat atau daerah.

Yang tak kalah menarik adalah panggung gembira dengan mendatangkan beberapa artis ibukota Jakarta. Dan saat itulah dilakukan flashmop seluruh karyawan termasuk Dirut Perum DAMRI ikut melantai bersama karyawannya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Masyarakat Pengguna PLTS Tumbuh Signifikan

Published

on

pengguna PLTS

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pertumbuhan pengguna PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) atap tercatat PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai September 2019 sudah ada 1.435 PLTS Atap terpasang.

Hal tersebut diungkap Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif PT PLN (Persero) Leo Basuki.

Leo mengatakan adanya payung hukum mengatur penggunaan PLTS Atap menjadi salah satu pendorong tumbuhnya pembangkit setrum energi hijau tersebut.

Ketika dirinci, kata Leo, kurang lebih ada 800 pelanggan pasang baru sejak payung hukum PLTS Atap diluncurkan Desember 2018 lalu.

Payung hukum penggunaan PLTS Atap tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri ESDM No 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Diterangkannya, beleid tersebut selanjutnya direvisi Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2019 dan dilengkapi Permen ESDM No 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.

Bahkan menurut Leo, pertumbuhan penggunaan PLTS Atap didorong juga dari komitmen sejumlah daerah.

“Terjadi peningkatan pengguna PLTS Atap mencapai 181% (Sejak diterbitkannya payung hukum),” jelas Leo.

Pihaknya pun optimisi atas pemanfaatan Energi Baru Terbarukan tersebut akan dapat mencapai 23% di tahun 2025.

Hal ini dikarenakan Provinsi-Provinsi juga sudah sama-sama bergerak memulai memanfaatkan PLTS Atap. Contohnya saja seperti Jawa Barat, Bali dan DKI Jakarta.

Dicontohkan Leo, Bali sendiri saat ini pun sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Dalam aturannya tersbut di Bali telah mewajibkan setiap bangunan pemerintah pusat dan daerah, bangunan komersial, industri, sosial dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari lima ratus meter persegi untuk memanfaatkan PLTS Atap mulai tahun 2021 hingga 2024.

Selanjutnya ada Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur memulai menggunakan PLTS Atap di setiap gedung-gedung Pemerintah Daerah, gedung olah raga, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan.

Bahkan Leo mengungkapkan yang juga terjadi di Jakarta. Menurutnya, untuk mengurangi polusi udara, Gubernur Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur memasang PLTS Atap di beberapa gedung sekolah masing-masing 15 KWp.

“Bahkan di tahun 2020 informasinya kantor dinas wajib dipasang PLTS Atap,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) F.X Sutijastoto menyatakan pihaknya tengah berupaya serius untuk panel surya ini dapat masuk ke industri.

Sampai-sampai, dikatakannya, pihaknya bersama kementerian, perusahaan BUMN dan sejumlah daerah memompa permintaan panel surya tersebut untuk masuk ke skala industri.

Bahkan disampaikan Sutijastoto, pihaknya menargetkan dapat menciptakan market panel surya 300 Megawatt dalam setahun. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Target Produksi Migas Pertamina 2020 Capai 923 Ribu BOEPD

Published

on

produksi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Pertamina (Persero) memiliki target produksi minyak dan gas bumi (Migas) di tahun 2020 untuk bisa mencapai kenaikan produksi hingga 923 ribu barel setara minyak (Barel Oil Equivalent Per Day /BOEPD) pada 2020.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa target produksi migas Pertamina di tahun 2020 ini dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, termasuk di tahun 2019 yang hanya 906 ribu BOEPD.

Disampaikan Nicke, rincian target produksi migas tahun 2020 adalah 923 ribu BOEPD. Adapun target tersebut terdiri dari minyak 430 ribu barel per hari (bph) dan target produksi gas 2.857 juta kaki kubik per hari (mmscfd)‎.

“Pada tahun depan di 2020, produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan Pertamina ditargetkan mencapai 923 ribu barel setara minyak per hari,” terang Nicke.

Hal senada disampaikan Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu. Dijelaskannya, target produksi migas dengan besaran 923 ribu BOEPD yang akan dihasilkan Pertamina ini berasal dari dalam negeri dengan ksiaran 765 ribu BOEPD.

Selanjutnya 158 ribu BOEPD juga berasal dari lapangan migas luar negeri yang dikelola Pertamina.

Diakui Dharmawan, ada banyak tantangan dalam mencapai target produksi migas yang meningkat.

Dicontohkannya seperti memastikan pengadaan peralatan supaya tidak ada keterlambatan pengeboran.

“Kami harus dapat pastikan bahwa di setiap pengeboran tidak lagi telat, ini karena kemarin kami telat dalam melakukan pengadaan rig offshore,” kata dia.

Untuk diketahui juga, bahwa Pertamina memiliki target di tahun 2020 selain dalam hal produksi migas juga dalam hal pertumbuhan laba bersih sebesar 10 persen.

Laba tersebut diperoleh dengan mengandalkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Sementara itu, dikutip dari bahan pemaparan kinerja Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, sebelumnya (Kamis, 28/11).

Diketahui dalam RDP tersebut, laba pertamina di 2020 ditargetkan bisa mencapai USD 2,2 miliar atau setara Rp31 triliun (1 USD= 14.095).

Laba tersebut diketahui lebih tinggi dibanding dengan tahun 2019 ini yang hanya mencapai USD 2 miliar. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM