BUMN Alami Penurunan Laba Pengaruhi PNBP

oleh
BUMN

BUMN mengalami penurunan laba yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap anjloknya BNPB atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, Tauhid Ahmad, PNBP di dalam RAPBN tahun 2020 turun 7 persen, walaupun perpajakan ditargetkan naik hingga 13,26 persen.

Penurunan ini diakibatkan oleh lifting minyak yang melandai dan laba BUMN yang turun. Tauhid berpendapat bahwa, kemungkinan 2020 merupakan tahun rekonsiliasi keuangan Badan Usaha Milik Negara ini. Pajak yang naik 13,26 persen tadi masih berpotensi shortfall akibat dari sisi penerimaan pajak dalam negeri yang mendapatkan insentif.

“Target penerimaan pajak (sebesar) 13,26 persen ini juga faktor kenaikan harga 2018 dari APBN. Dari (harga) 67 dolar Amerika per barel menjadi 63 sampai dengan 64 dolar Amerika per barel. Ini sulit dicapai,” ujar Tauhid.

Selain itu, juga terdapat kontradiksi yang menurut Tauhid di tengan proses tax allowance. Sehingga wajib pajak dapat diganjar insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) nonmigas.

BUMN Perlu Perbaiki Kondisi Keuangan

Pemberian insentif PPh ini dinilai memang dibutuhkan bagi badan usaha yang besar. Terutama supaya bisa melakukan investasi dan menggerakkan sektor riil. Dengan begitu, penerimaan PNBP ini akan menjadi catatan dalam kondisi keuangan BUMN yang perlu diperbaiki.

Tauhid mengimbau, pemerintah agar mengkaji kembali dalam rencana mengenai pemerintah yang akan mengguyur sejumlah BUMN. Sebanyak Rp1 triliun guna mempersempit defisit transaksi berjalan, atau disebut juga CAD (Current Account Deficit).

Apalagi bila pemakaian PMN guna membentuk special mission vehicles atau SMV baru. Maupun membentuk (BLU) badan layanan umum baru dalam rangka untuk mengakuisisi perusahaan minyak di luar negeri.

“Menurut saya efektifkan (saja) sumber modal yang ada, karena PMN sumbernya utang dan ada cost,” jelas Tauhid.

Apabila PMN digelontorkan guna mendorong kinerja LPEI supaya kapasitas pembiayaan semakin meningkat. Pemerintah perlu mengkaji kondisi keuangan di setiap BUMN secara transparan. Jika misalnya fasilitas keuangan LPEI kurang, berarti memang perlu diberikan PMN.

Namun, jika LPEI kinerjanya kurang bagus dan terus diberikan, maka patut dipertanyakan. Sedangkan untuk PT Pertamina, Tauhid mengatakan nilai dividen BUMN ini cukup besar sehingga seharusnya tidak perlu tergantung kepada PMN. [] –mayangsari-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *