Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Alami Penurunan Laba Pengaruhi PNBP

MediaBUMN

Published

on

BUMN

BUMN mengalami penurunan laba yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap anjloknya BNPB atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, Tauhid Ahmad, PNBP di dalam RAPBN tahun 2020 turun 7 persen, walaupun perpajakan ditargetkan naik hingga 13,26 persen.

Penurunan ini diakibatkan oleh lifting minyak yang melandai dan laba BUMN yang turun. Tauhid berpendapat bahwa, kemungkinan 2020 merupakan tahun rekonsiliasi keuangan Badan Usaha Milik Negara ini. Pajak yang naik 13,26 persen tadi masih berpotensi shortfall akibat dari sisi penerimaan pajak dalam negeri yang mendapatkan insentif.

“Target penerimaan pajak (sebesar) 13,26 persen ini juga faktor kenaikan harga 2018 dari APBN. Dari (harga) 67 dolar Amerika per barel menjadi 63 sampai dengan 64 dolar Amerika per barel. Ini sulit dicapai,” ujar Tauhid.

Selain itu, juga terdapat kontradiksi yang menurut Tauhid di tengan proses tax allowance. Sehingga wajib pajak dapat diganjar insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) nonmigas.

BUMN Perlu Perbaiki Kondisi Keuangan

Pemberian insentif PPh ini dinilai memang dibutuhkan bagi badan usaha yang besar. Terutama supaya bisa melakukan investasi dan menggerakkan sektor riil. Dengan begitu, penerimaan PNBP ini akan menjadi catatan dalam kondisi keuangan BUMN yang perlu diperbaiki.

Tauhid mengimbau, pemerintah agar mengkaji kembali dalam rencana mengenai pemerintah yang akan mengguyur sejumlah BUMN. Sebanyak Rp1 triliun guna mempersempit defisit transaksi berjalan, atau disebut juga CAD (Current Account Deficit).

Apalagi bila pemakaian PMN guna membentuk special mission vehicles atau SMV baru. Maupun membentuk (BLU) badan layanan umum baru dalam rangka untuk mengakuisisi perusahaan minyak di luar negeri.

“Menurut saya efektifkan (saja) sumber modal yang ada, karena PMN sumbernya utang dan ada cost,” jelas Tauhid.

Apabila PMN digelontorkan guna mendorong kinerja LPEI supaya kapasitas pembiayaan semakin meningkat. Pemerintah perlu mengkaji kondisi keuangan di setiap BUMN secara transparan. Jika misalnya fasilitas keuangan LPEI kurang, berarti memang perlu diberikan PMN.

Namun, jika LPEI kinerjanya kurang bagus dan terus diberikan, maka patut dipertanyakan. Sedangkan untuk PT Pertamina, Tauhid mengatakan nilai dividen BUMN ini cukup besar sehingga seharusnya tidak perlu tergantung kepada PMN. [] –mayangsari-

HIGHLIGHT BUMN

Pinjaman BUMN, Pemerintah Siapkan Skema Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pinjaman BUMN

MEDIABUMN.COM Jakarta – Pinjaman BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui skema baru. Pemberian pinjaman untuk BUMN ini sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi perusahaan pelat merah dan lembaga yang bersangkutan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

“PP itu direvisi menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam pasal 15, pemerintah dapat melakukan investasi untuk program PEN. Bentuknya dapat berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman BUMN. Pemberian pinjaman kepada lembaga dan pinjaman PEN daerah,” ujarnya.

Dalam aturan yang baru ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema baru pemberian pinjaman untuk BUMN dan bentuk pinjaman yang diberikan secara beragam.

Misalnya melalui mandatory exchangeable bond (MEB), special mission vehicle (SMV) pemerintah dan penerbitan convertible bond.

“Jadi skema pinjamannya bermacam-macam, bisa dilakukan melalui SMV pemerintah dan dengan penerbitan convertible bond,” ujar Yustinus, Minggu (9/8/2020).

Yustinus menjelaskan, skema SMV merupakan salah satu sinergi di sektor penjaminan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program PEN.

Sedangkan MEB adalah jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga sering disebut obligasi hibrida.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan program PEN untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menyiapkan anggaran senilai Rp695,20 triliun dari APBN.

Khusus untuk pembiayaan sektor korporasi senilai Rp53,57 triliun yang porsinya juga telah ditetapkan untuk berbagai bidang.

Di antaranya restrukturisasi padat karya sebesar Rp3,42 triliun, penyertaan modal negara (PMN) Rp20,50 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1,5 triliun, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Rp 5 triliun hingga talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun.

Hapus Mekanisme Bank Jangkar

Selain pinjaman BUMN, pemerintah juga menghapus mekanisme Bank Jangkar dalam PP 43/2020, dan diganti menjadi Bank Umum Mitra.

Dalam PP tersebut, Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memiliki beberapa kriteria.

Seperti memiliki izin usaha yang masih berlaku, mempunyai kegiatan usaha di wilayah RI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan WNI.

Selain itu juga memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh OJK RI dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan program PEN.

Dana yang ditempatkan di Bank Umum Mitra selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, dan debitur lain yang tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Jenderal Andika Perkasa Resmi Jadi Wakil Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Jenderal Andika Perkasa

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa yang dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI telah resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menetri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal ini dikatakan langsung oleh Erick Thohir dimana penanganan Covid-19, imbuh Erick, sangat membutuhkan peran besar TNI sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi.

“Sesuai keputusan Presiden bahwa KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi wakil ketua Komite Pelaksana,” ujar Erick.

Erick mengatakan secara detail bahwa kehadiran TNI merupakan langkah penting untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut merupakan jangka pendek yang harus dilakukan.

“Adanya TNI dalam mengamankan hal ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya adanya TNI berarti bukan melakukan kewenangan hukum, namun menegakan kedisipilanan yang menjadi langkah utama yang segera dilakukan,” jelas mantan bos Inter Milan tersebut. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Rumah Sakit BUMN Ditarget Raih Pendapatan Rp4,5 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Rumah Sakit

MEDIABUMN.COM, JAKARTA – Holding Rumah Sakit BUMN ditargetkan mampu mendapatkan pendapatan sebesar Rp4,5 triliun. Target ini dinilai bisa terwujud karena Holding Rumah Sakit BUMN menjadi salah satu jaringan rumah sakit terbesar dengan jumlah tempat tidur lebih dari 4.500 unit.

“Grup Rumah Sakit BUMN kami perkirakan bisa meraih pendapatan usaha mencapai Rp4,5 tilliun dengan total aset mendekati Rp5 trilliun,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi, Jumat (7/8/2020).

Erick mengatakan, pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN ini telah memasuki fase kedua untuk meningkatkan jumlah rumah sakit di dalam Holding ini.

Pertamedika IHC Pertamedika IHC selaku operator holding nantinya akan mengelola 35 rumah sakit, ada penambahan 21 RS, dari sebelumnya 14 Rumah Sakit.

“Jumlah ini akan terus bertambah setelah selesainya penerapan roadmap Holding Rumah Sakit BUMN,” kata dia.

Pertamedika IHC sendiri adalah satu anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang mengelola sejumlah rumah sakit.

Erick menjelaskan, sejak tahun 2017, Pertamedika IHC ditunjuk menjadi operatorship holding Rumah Sakit BUMN sesuai keputusan Menteri BUMN.

Pada Jumat (7/8/2020), Pertamedika IHC telah menandatangani akta jual beli dengan 7 perusahaan pelat merah pemilik RS untuk pembentukan holding rumah sakit BUMN.

Acara ini dihadiri Menteri BUMN, Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan para Direktur BUMN.
Erick Thohir menyebutkan penandatanganan akta jual beli ini merupakan tindaklanjut dari pengembangan Holding Rumah Sakit BUMN secara bersama dalam grup IHC.

Pembentukan holding ini dipastikan dapat meningkatkan peran BUMN dalam ketahanan kesehatan nasional dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat Indonesia.

Ada empat objektif strategis yang akan diterapkan, yaitu peningkatan jaringan dan skala, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, integrasi dan kolaborasi ekosistem kesehatan nasional, dan pengembangan kapabilitas dan inovasi.

“Menurut saya sudah seharusnya seluruh Rumah Sakit milik BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan, dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan,” ujar Erick.

Ditambahkannya, kegiatan yang merupakan bagian dari roadmap pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN yang telah berjalan sejak tahun 2018, melalui pengambilalihan saham mayoritas Rumah Sakit milik PT Pelni. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!