Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Bulog dan UNS Digandeng BNI Sinergi Dorong KUR Petani

MediaBUMN

Published

on

Bulog dan UNS

Bulog dan UNS berkomitmen memajukan pertanian dan memantapkan ketahanan pangan yang akan berkolaborasi dengan BNI. Ini sesuai dengan sektor usaha bulog yang memang menyediakan pangan yang diproduksi oleh petani. Sementara UNS sebagai lembaga perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian juga berkesempatan menerapkan ilmu dan pengabdian masyarakat.

BNI, Bulog, dan UNS menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk pengelolaan on farm, pemantapan teknologi olah pangan dan teknologi budidaya, dan manajemen penanganan pasca panen.

Penandatangan MoU dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwaho, Direktur Bisnis UMKM dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia Tbk Catur Budi Harto, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Bambang Styatmojo, perwakilan dari Ikatani, perwakilan dari Fakultas Pertanian UNS, dan lebih dari 250 petani. Penandatanganan MoU antara Perum Bulog dan UNS dengan BNI dilaksanakan, Jumat 21 Juni 2019 di Solo.

Peran Bulog dan UNS dalam Kerja Sama

Pada kesempatan penadatanganan MoU yang juga dihadiri ratusan petani, BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Petani yang hadir dapat langsung dilayani dan diproses pengajuan KUR saat itu juga. Penambahan tersebut meningkatkan nilai positif KUR BNI yang sampai akhir Mei 2019 saja sudah mencapai Rp8,23 triliun dengan 95.728 penerima.

Catur menegaskan bahwa, peran BNI adalah membantu petani mendapat akses pembiayaan mudah dan murah dengan pendampingan yang cukup. Caranya dengan jemput bola dan memberikan berbagai sosialisasi tentang pembiayaan bank tersebut kepada petani. Di bidang pendampingan BNI membutuhkan pula peran Bulog dan UNS.

Bulog dan UNS sebagai lembaga dan institusi yang dekat dengan pertanian membantu pendampingan. Keduanya dapat membina dan memberikan pendampingan pada petani mulai dari pengelolaan lahan dan penggunaan teknologi modern dalam budi daya dan pengolahan pangan pasca panen.

Bersama dengan Bulog dan UNS, BNI berharap dapat mendukung program pemerintah dalam bidang pertanian. Program yang ditopang, yaitu peningkatan produktivitas petani, pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Indonesia, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian akhirnya akan terwujud petani Indonesia yang dicita-citakan, petani Indonesia yang sejahtera dan berdaulat di negaranya sendiri. []

Agrobisnis & Pangan

Produksi Pupuk Indonesia Dikembangkan Untuk Penuhi Kebutuhan Nasional

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Produksi pupuk

MEDIABUMN.COM, Jakarta — Produksi pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terus ditingkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan pupuk di berbagai daerah di Tanah Air.

Pasalnya, perseroan mencatat hingga saat ini masih terjadi kekurangan kapasitas produksi pupuk dalam memenuhi kebutuhan seluruh pelanggan.

Untuk itu, PT Pupuk Indonesia bersama anak usahanya akan terus mengembangkan berbagai proyek baru untuk meningkatkan hasil produksi pupuk.

Salah satunya proyek yang akan digarap yaitu membangun pabrik Pusri 3B di Palembang dan pabrik petrokimia di kawasan Bintuni, Papua.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan pengembangan dua proyek tersebut menjadi upaya perseroan untuk memajukan sektor pertanian nasional.

Bahkan proyek Petrokimia di Bintuni akan turut mengembangan kawasan pertanian di Indonesia timur oleh Pupuk Kaltim.

“Perlu diingat bahwa produksi pupuk sangat penting dalam memajukan sektor pertanian lokal. Maka perseroan sedang gencar mendorong pengenalan berbagai produk retail kepada petani,” kata Bakir melalui siaran pers, Minggu (4/4/2021).

Upaya lainnya yang dilakukan perusahaan plat merah ini yaitu melalui Program Agro Solution yang merupakan pendampingan kepada petani untuk memberikan jaminan, kawalan budidaya, teknologi, jaminan pembelian hasil panen hingga asuransi.

Program Agro Solution telah dijalankan oleh seluruh anak perusahaan di berbagai wilayah guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Namun, peningkatan produksi menurutnya bukan menjadi tugas utama PT Pupuk Indonesia, maka harus melibatkan berbagai stakeholder.

“Jadi kita melibatkan berbagai pihak dalam program ini. Mulai dari perbankan, asuransi, off taker dari perusahaan swasta, BUMN dan pemerintah daerah,” jelas dia.

Saat ini, perseroan berkomitmen untuk menjadi lebih customer centris, mengikuti trend teknologi dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Untuk memperkenalkan produk non subsidi kepada petani, pihaknya juga akan fokus pada program retail.

Diketahui, tahun ini perseroan akan menggaet lebih dari 2 ribu pelaku UMKM pemasok produksi pupuk melalui program Pasar Digital (Padi) UMKM.

Nilai transaksi dari program ini ditargetkan mencapai Rp2,69 triliun dan transaksi B2B dengan UMKM senilai Rp144 miliar.

Menurut Bakir, pihaknya memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk bertransaksi serta menjalin kemitraan melalui Program tersebut.

Di tahun ini, Program Padi UMKM Pupuk Indonesia dilakukan bersama dengan anak usahanya, seperti Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pusri Palembang, PIM, Mega Eltra, Rekayasa Industri, Pilog, dan cucu perusahaan PT KDM.

Tercatat, transaksi yang terjadi sepanjang bulan Januari lalu sudah mencapai Rp356 miliar dan diharapkan dapat menjadi kontribusi perseroan dalam memajukan perekonomian UMKM dan para petani. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Badan Hukum Perindo Bakal Diubah Dari Perum Jadi Perseroan

Alfian Setya Saputra

Published

on

Badan Hukum Perindo

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Badan Hukum Perindo atau Perum Perikanan Indonesia dalam waktu dekat akan dilakukan perubahan, dari semula perusahaan umum (perum) menjadi perseroan.

Perubahan badan hukum Perindo ini sebelumnya sudah masuk Pembahasan Antara Kementerian (PAK) yang dihadiri perwakilan instansi pemerintah.

Di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, dan Sekretaris Negara.

Dari pembahasan lembaga dan kementerian yang hadir, semuanya mendukung untuk untuk mengubah badan hukum Perindo jadi Persero.

Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Zuryati Simbolon mengatakan perubahan badan hukum Perindo ini adalah bagian dari persiapan pembentukan holding BUMN klaster pangan.

Holding ini dibentuk guna mengoptimalkan peran perusahaan BUMN bidang pangan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Dengan diubahnya badan hukum Perindo, Kementerian BUMN berharap perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya.

“Perusahaan ini akan fokus menjalankan bisnisnya, namun tetap prioritasnya adalah pelayanan terbaik bagi konsumen. Baik itu nelayan maupun pembudi daya ikan,” kata Zuryati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Ia menyebutkan, dengan perubahan badan hukum Perindo jadi persero juga akan mempermudah pihak perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, serta menjalin kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain.

Sementara Direktur Utama Perum Perindo, Fatah Setiawan Topobroto mengatakan, dengan peralihan status perum jadi perseroan, diharapkan berbagai penugasan maupun bisnis yang dijalankan tetap bisa berkesinambungan.

“Walaupun nanti berubah jadi persero, kami harapkan tetap ada penugasan dari pemerintah seperti yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2013,” ujarnya.

Optimis Tingkatkan Kinerja

Untuk diketahui, Perum Perindo belum lama ini telah memenuhi tahapan kewajiban pembayaran pokok dan bunga Medium Term Notes (MTN) I seri B.

Untuk pembayaran kewajiban yang jatuh tempo pada 22 Maret, pihak perusahaan melakukan pembelian kembali (buy back) MTN sebesar Rp19 miliar.

MTN I Seri B ini diterbitkan perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp 100 miliar.

Untuk pembayaran sisanya sebesar Rp 81 miliar, dilakukan perubahan jangka waktu jatuh tempo menjadi 22 Desember tahun 2021.

Mukhamad Taufiq selaku Direktur Keuangan Perum Perindo, menyatakan, ia yakin perusahaan akan mampu membayarkan semua kewajiban tersebut.

Pihaknya akan mengoptimalkan semua lini bisnis yang dimiliki, baik jasa kepelabuhanan perikanan maupun non jasa kepelabuhanan.

“Ini sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah. Kami yakin, dengan berbagai langkah perusahaan ditambah program pemerintah di sektor perikanan akan meningkatkan kinerja Perum Perindo. Termasuk rencana pembentukan Holding BUMN Pangan di tahun ini,” kata Taufiq. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Daging Kerbau Impor Mulai Didatangkan Perum Bulog

EKO PRASETYO

Published

on

Daging kerbau impor

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Daging kerbau impor asal India mulai direalisasikan oleh Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional.
Daging kerbau impor asal India ini merupakan daging beku dengan pengiriman pertama sebanyak 22.176 ribu ton.

Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaluddin Iqbal, mengatakan, total daging kerbau impor asal India yang akan masuk ke Indonesia di tahun 2021 ini mencapai 80 ribu ton.

“Itu untuk total penugasan di tahun ini, sementara untuk kontrak pertama telah dilakukan sebanyak 22 ribu ton untuk kedatangan periode Maret hingga Juni 2021,” kata Awaludin Kamis (18/3/2020).

Ia mengatakan, total daging kerbau impor yang masuk di bulan Maret sebanyak 2.772 ton.

Sedangkan sisanya akan datang pada bulan-bulan selanjutnya hingga Juni mendatang.

Awaludin menyatakan, kebijakan impor tersebut digunakan untuk stabilisasi harga daging di Indonesia.

Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran yang akan menimbulkan permintaan daging sapi/kerbau meningkat drastis.

“Kita perlu menambah pasokan daging melalui impor ini untuk menjaga stabilis harga. Sehingga di masa Ramadhan dan Lebaran nanti tidak terjadi lonjakan harga daging yang signifikan,” jelasnya.

Daging Kerbau Impor Untuk Penuhi Kebutuhan

Diketahui, pemerintah mengalokasikan daging kerbau impor sebanyak 100 ribu ton akan masuk di tahun ini.

Impor daging kerbau dilakukan karena produksi daging di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Sehingga daging kerbau impor ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daging bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp80 ribu per kilogram.

Adapun Perum Bulog mendapatkan jatah impor sebanayak 80 ribu ton.

Sementara 20 ribu ton lagi menjadi penugasan bagi perusahaan pelat merah lainnya yakni PT Berdikari (Persero).

Namun hingga saat ini BUMN Klaster Pangan tersebut, belum menjelaskan realisasi impor tersebut.

Sementara Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI bahwa harga daging akan mengalami peningkatan di pertengahan bulan Mei 2021.

Peningkatan harga itu terjadi karena terjadi defisit dari bulan Januari-Maret dan terjadi peningkatan kebutuhan jelang Lebarang di bulan April dan Mei.

“Kami perkirakan harga harga daging sapi di tingkat konsumen bisa mencapai Rp121 ribu per Kg,” kata dia, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (18/3).

Adapun perkiraan produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia pada periode Januari hingga Mei mendatang sebanyak 120.350 ton.

Adapun sisa stok dari tahun lalu sebanyak 34.222 ton. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!