Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

BNPB Beri Apresiasi ASDP atas Penanganan Bencana Tahun 2018

MediaBUMN

Published

on

BNPB

BNPB (Badan Nasional Penangulangan Bencana) memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas perannya membantu distribusi logistik dalam penanganan bencana di Indonesia khususnya dalam bencana gempa di Palu dan Lombok pada akhir tahun 2018.

Penghargaan diberikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo pada Kamis (25/10) di Hotel Mirah, Bogor dalam acara “Dialog Sinergitas dalam Mewujudkan Distribusi Bantuan yang Strategis” yang dihadiri oleh ASDP, Pelni, Pos Indonesia, DHL, Kalla Lines, Tali Kasih Peduli Indosiar, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) dan Asperindo.

“Kami mensyukuri atas apresiasi yang diberikan BNPB. Bantuan angkutan kapal gratis sebagai bentuk dukungan aksi peduli kemanusiaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu, Lombok dan Banten pada tahun 2018.

Pada saat itu, ASDP berkomitmen agar mobilisasi bantuan dapat segera dilakukan untuk dapat meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak bencana,” tutur Imelda Alini, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), saat menerima penghargaan.

Untuk membantu gempa Palu, ASDP mengoperasikan 3 kapal yakni KMP Drajat Paciran dari Surabaya-Palu-Bitung, KMP Julung Julung dari Balikpapan – Palu – Tolitoli dan KM Melinda 01 dari Surabaya – Palu.

Secara total, ketiga kapal membawa 2.034 Ton yang memuat bantuan mobilisasi kendaraan genset PLN, Mobile Tower Airvnav, truk bantuan BNPB, truk-truk sembako, rescue boat Pertamina, bantuan Presiden berupa tangki Air dan Air Minum, serta perlengkapan kebutuhan penting lainnya.

ASDP juga berperan dalam Evakuasi masyarakat Palu menuju Tolitoli dan Balikpapan dan mobilisasi relawan bencana untuk Palu dan Donggala. Selain itu, ASDP juga berperan dalam penanganan bencana di Lombok dan Tsunami Selat Sunda.

Dalam penanganan Gempa Lombok, ASDP memberikan bantuan Rp 250 juta dan evakuasi warga dari Pulau Gili Trawangan. Sementara untuk penanganan bantuan tsunami Selat sunda, ASDP menyalurkan 3 truk sembako dan mengevakuasi warga Pulau Sebesi, pulau terdekat dengan Anak Gunung Krakatau. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan juga melakukan perbaikan sarana umum dan rumah warga yang terdampak.

Dalam sambutannya, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan dalam penanggulangan bencana, setiap instansi harus dapat melakukan persiapan semaksimal mungkin mengingat musibah atau bencana alam dapat terjadi kapan dan dimana saja sehingga harus selalu siap.

“Termasuk, pencegahan bencana karena kemarau panjang yang bisa berdampak pada kekeringan dan gagal panen yang bisa terjadi sepanjang tahun. Misalnya, kebutuhan mesin pompa air, baik kapasitas besar kecil, atau pompa portable yang dapat dikirim ke lapangan. Lalu, persiapkan kantong logistik di daerah potensi terbakar. Dan fasilitas alat bor untuk menemukan sumber air serta fasilitas kendaraan untuk pengangkutan bantuan. Tentunya, juga perlu dipersiapkan SDM yang mumpuni dalam menanggulangi bencana,” tutupnya. []

HIGHLIGHT BUMN

Penyaluran BST Tahap III Ditarget Rampung Pertengahan Juli

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penyaluran BST

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahap tiga ditargetkan selesai tepat waktu. Keyakinan bisa mencapai target ini lantaran berbagai tantangan yang ada terjadi pada penyaluran tahap I dan II sudah dilewati.

Di mana pada tahap I dan II, penyaluran BST masih menghadapi regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas, baik penerima maupun petugas Pos Indonesia.

Selain itu, kerja sama pemerintah daerah dengan Pos Indonesia di tahap awal penyaluran BST juga mengalami kendala, seperti data keluarga penerima manfaat (KPM) dan harus melakukan penyesuaian.

“Kini pada penyaluran Tahap III sudah saling paham dan sudah tidak ada PSBB. Sekarang kerja sama kami dengan Pemda sudah semakin erat sehingga saya yakin sudah lebih mudah,” kata Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Ihwan Sutardiyanta.

PT Pos Indonesia optimistis penyaluran BST Tahap III selesai di pertengahan Juli, optimisme ini juga didasari karena Kementerian Sosial telah menempuh langkah dalam mengakselerasi penyaluran BST.

Pihak Kemensos langsung dating ke daerah yang masih rendah distribusinya dan berkoordinasi langsung dengan pihak pemda ketika berkunjung ke daerah terkait.

“Kami optimistis penyaluran BST Tahap III bisa selesai tepat waktu, apalagi dengan kinerja Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan jajaran yang langsung turun langsung jika kami mengalami kendala penyalurandi tingkat pemerintah daerah,” ujar Ihwan dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2020).

Dengan dorongan dan peran Kementerian Sosial ini, Pos Indonesia yakin target penyaluran BST akan segera tercapai pada pertengahan Juli.
Berbagai terobosan agar akselerasi BST juga tengah dilakukan, di antaranya PT Pos agar memperbanyak loket layanan agar lebih banyak KPM yang terlayani.

Selain itu, Pos Indonesia juga mendekatkan layanan kepada penerima bantuan dengan membuka penyaluran melalui komunitas seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, dan lainnya.

“Mendekatkan layanan kepada Keluarga Penerima Manfaat ini untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari antrian dan kerumunan warga. Kemudian memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga malam, bahkan di hari libur tetap buka,” ujarnya.

Bahkan petugas Pos juga mengantarkan langsung ke rumah keluarga penerima bantuan, khususnya kepada penerima yang tidak bisa hadir di Kantor Pos dan Komunitas karena alasan tertentu.

Seperti kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan lokasi rumah penerima yang jauh. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Dana Pensiun BUMN Akan Digabung, Ini Tanggapan ADPI

Alfian Setya Saputra

Published

on

Dana pensiun BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dana pensiun BUMN rencananya akan dilakukan penggabungan oleh Kementerian BUMN. Wacana ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir karena khawatir adanya penyalahgunaan dana pensiun BUMN seperti kasus Jiwasraya.

Terkait hal ini, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengingatkan penggabungan dana pensiun BUMN hanya bisa dilakukan jika terdapat entitas pendiri sebagai penanggung jawab.

Direktur Eksekutif ADPI Bambang Sri Muljadi menjelaskan, rencana Kementerian BUMN menggabungkan dana pension BUMN sebenarnya rencana yang baik, tapi sesuai dengan regulasi dapen yang berlaku.

“Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992, perlu terdapat pendiri dari entitas dana pensiun. Jadi bentuknya ada pendiri dana pensiun, misalnya PT Telkom ditunjuk sebagai pendiri utama dan penanggung jawab. BUMN yang lain sebagai mitra pendiri, bukan dibentuk holding atau apa,” ujar Bambang, Minggu (5/7/2020).

Hingga saat ini juga belum terdapat informasi resmi mengenai rencana penggabungan dana pensiun BUMN tersebut, namun pembicaraan sesama pengurus dana pensiun memang sudah mulai dilakukan.

Meskipun begitu, pihaknya tetap menyambut rencana tersebut dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan jumlah kepesertaan dana pensiun.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana penggabungan dana pensiun BUMN agar pengelolaannya bisa lebih baik.

Rencana itu berkaca dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Erick sangat menyayangkan kasus ini karena banyak masyarakat yang kehilangan dana pensiun akibat kasus korupsi.

Maka ke depannya, pengelolaan dana pensiun harus menghindari iming-iming imbal hasil tinggi yang disertai risiko besar dan harus ditempatkan pada instrumen dengan risiko rendah.

“Kita sedang coba konsolidasi dana pensiun BUMN, legal hukumnya masih kami pelajari. Saya tidak mau kejadian Jiwasraya terjadi di dana pensiun BUMN,” ujarnya.

Konsolidasi ini, kata Erick, akan sangat membantu BUMN bidang infrastruktur agar terlepas dari risiko ketidaksesuaian pendanaan untuk kebutuhan investasi proyek.

Karena risiko tersebut sering terjadi di BUMN yang mengandalkan pinjaman perbankan untuk membangun proyek greenfield, sementara titik impasnya baru didapat dalam jangka panjang.

“Banyak investasi jangka panjang yang bisa dibiayai dari hal ini. Seperti BUMN Karya membangun proyek jalan tol di mana-mana, tapi sumbernya dari Himbara jangka pendek, hasilnya enggak ketemu,” kata dia.

“Jika dana pensiun BUMN dapat dikonsolidasikan, dana tersebut dapat mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan diharapkan membuat pengelolaan dana pensiun BUMN lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pemberdayaan UMKM, Perumnas Salurkan Bantuan Pinjaman

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pemberdayaan UMKM

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi salah satu perhatian bagi Perum Perumnas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan BUMN ini dengan menyalurkan bantuan pinjaman kepada para pelaku UMKM di berbagai daerah.

Hingga tahun 2020, Perum Perumnas telah mendukung pemberdayaan UMKM kepada 2.331 pelaku usaha melalui Unit Khusus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan pihaknya terus berupaya menyalurkan dana program kemitraan dan dana pembinaan kemitraan UMKM di berbagai daerah.

“Pemberdayaan UMKM yang kami laksanakan sesuai dengan arahan Kementerian BUMN tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagai bentuk dukungan nyata bagi para pelaku usaha kecil dan menengah,” ujar Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Adapun Dana Program Kemitraan Perumnas ini berasal dari penyisihan sebagian laba bersih dan anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Sedangkan, Dana Pinjaman Program Kemitraan berasal dari dana Program Kemitraan untuk dipinjamkan kepada UMKM mitra binaan dengan pengembalian angsuran pokok dan jasa administrasi dengan jangka waktu tertentu.

Adapun dana Program Kemitraan ini disalurkan ke berbagai pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, infrastruktur, industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya.

“Salah satu usaha yang diberdayakan selaras dengan inti bisnis Perum Perumnas sebagai BUMN Infrastuktur perumahan adalah pembuatan batu bata. PKBL perumnas membina 25 pengrajin batu bata di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Garut,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan batu bata pada umumnya digunakan untuk perumahan, gedung, pagar, saluran dan pondasi.

Dengan pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan properti menjadikan kebutuhan batu bata semakin meningkat, dan berpeluang ikut mendukung pembangunan di sektor perumahan dan properti.

“Sektor UMKM sangat besar kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai 60,3 persen. Jumlah UMKM yang kini mencapai 64,2 juta unit bisa menyerap 97 persen dari total tenaga kerja,” ungkapnya.

Dengan itu, Perum Pertamina berharap program pemberdayaan UMKM terus berjalan dan dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!