Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Bersih-Bersih BUMN! Ini Deretan Bos BUMN yang dicopot Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Bersih-bersih BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bersih-bersih BUMN! Ya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melakukan sejumlah perombakan terhadap sejumlah bos-bos BUMN yang dianggap berkinerja kurang baik bahkan dicopot lantaran tersandung kasus.

Meskipun kerap mendapatkan teror, Mantan bos Inter Milan ini tidak segan-segan melakukan melakukan aksi bersih-bersih BUMN. Karena hal tersebut menjadi komitmen Erick ketika diberi mandat Presiden Joko Widodo untuk membawa BUMN ke level yang jauh lebih baik.

Berikut Aksi Bersih-Bersih BUMN Erick Thohir yang Berujung Pencopotan Jabatan Sederet Bos BUMN

1. Garuda Indonesia

Aksi bersih-bersih BUMN yang paling tersorot masyarakat adalah garuda Indonesia. Seperti banyak diketahui bahwa maskapai pelat merah ini sempat ramai diperbincangkan masyarakat bukan lantaran prestasinya melainkan skandal penyeundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang dilakukan oleh Direktur Utama pada waktu itu, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Ari Askhara.

Bukan hanya Ari Askhara, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto serta Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar pun ikut dicopot Erick lantaran turut terlibat dalam kasus tersebut.

2. PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM)

PT ANTAM yang merupakan anggota Holding BUMN Pertambangan pun tak luput dari sorotan Erick Thohir. Erick mencopot Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo, menggantinya dengan Dana Amin.

Menurut Erick, Arie dinilai tidak becus menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai, salah satunya proyek Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnace di Halmahera Timur.

Selain Arie Prabowo, nama Anton Herdianto dan Rosono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha pun ikut dicopot dan digantikan oleh Dimas Wikan Pramudhito dan Sutrisno S Tatetdagat.

3. ASABRI

Upaya bersih-bersih BUMN berlanjut kepada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) / ASABRI. Belum lama ini Erick Thohir memberhentikan 2 Direktur ASABRI. Pemberhentian itu dilakukan tidak lama setelah masalah kasus investasi ASABRI mencuat yang diduga merugikan negara hingga Rp10 triliun.

Meskipun ASABRI tidak dinyatakan gagal bayar seperti kasus Jiwasraya, namun Erick terus memantau dan menelusuri kasus ini secara mendalam. Seperti diketahui bahwa portofolio saham milik Asabri sempat anjlok hingga turun mencapai level 90 persen.

4. PT Taspen (Persero)

Iqbal Latanro yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama, kemudian diganti oleh Antonius NS Kosasih. Seperti diketahui bahwa nama Iqbal merupakan figure senior di BUMN. Iqbal dibebastugaskan bukan lantaran kinerja Taspen melempem, namun Kementerian BUMN melakukan pergantian Direktur Utama sebagai langkah penyegaran.

5. Pupuk Indonesia

Selain Direksi BUMN, Erick Thohir juga mencopot beberapa nama yang sebelumnya menjabat komisaris. Salah satunya adalah Yanuar Rizky. Sebelumnya nama Yanuar Rizky tercatat sebagai Komisaris Independen Pupuk Indonesia Holding.

Namun pencopotan Yanuar dianggap terjadi kejanggalan karena pemberhentiannya dilakukan di tengah proses finalisasi laporan keuangan yang sedang dilakukan oleh akuntan publik.

Menurutnya, sebagai Ketua Komite Audit Pupuk Indonesia Holding, ada persoalan pengungkapan akuntansi yang seharusnya perlu dibereskan terlebih dahulu, dalam hal ini diselesaikan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). []

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Penerbangan dan Pariwisata Akan Digabung, Begini Arahan Jokowi

EKO PRASETYO

Published

on

BUMN Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BUMN Penerbangan akan digabung dengan BUMN yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai serius mematangkan rencana penggabungan BUMN di kedua sektor tersebut.

Penggabungan perusahaan pelat merah di sektor penerbangan dan pariwisata dinilai sangat perlu dan harus segera dilakukan untuk membangkitkan kembali kedua sektor ini yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19.

“Dengan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata, pondasi ekonomi di sektor ini bisa semakin lebih baik dan bisa berlari lebih cepat lagi,” kata Jokowi saat berbicara di depan menterinya, Kamis (6/8/2020).

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu minus 5,32 persen.

Terpuruknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan sektor penerbangan dan pariwisata yang ambruk sejak awal pandemi.

Dimana wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482.000 dan ini dari quartal sebelumnya turun 81 persen.

“Angka yang saya peroleh untuk perhitungan tahunan atau year on year, turun 87 persen. Ini memang turunnya terkontraksi sangat dalam,” kata Jokowi.

Penurunan ini, menurut Jokowi harus menjadi momentum pemerintah untuk melakukan konsolidasi dalam bertransformasi di bidang penerbangan dan pariwisata.

Maka penggabungan BUMN Penerbangan dan pariwisata menjadi satu solusi yang tidak lama akan direalisasikan.

“Kemungkinan untuk menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya ke depan semakin kelihatan. Terntunya melalui penataan yang baik, mengenai rute penerbangan, penentuan hub, super hub dan sebagainya,” jelas dia.

Rencana Lama BUMN Penerbangan

Diketahui, pemerintah memang berencana membentuk holding BUMN penerbangan, salah satu perusahaan yang terkabar akan dilebur adalah PT Survai Udara Penas.

Perusahaan ini disebut-sebut akan menjadi induk usaha dari holding BUMN penerbangan.

Hal ini berdasarkan hasil kajian PT PWC Indonesia ditugaskan Kementerian BUMN untuk membuat kajian atas rencana pembentukan holding BUMN penerbangan.

Rencana pembentukan holding ini bukanlah wacana baru, tapi sudah ada sejak Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN.

Diketahui, PT Survei Udara Penas awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan foto udara dan peta bagi kalangan militer yang berdiri pada tahun 1961.

Namun, seiring waktu dan peningkatan permintaan, unit bisnis Penas merambah ke kalangan sipil. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Data Keuangan BUMN Diintegrasikan Untuk Perolehan Dividen

Alfian Setya Saputra

Published

on

Data keuangan

MEDIABUMN,COM, Jakarta – Data keuangan BUMN diintegrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan data perpajakan dan pendapatan dividen negara.

Integrasi ini akan membuat data keuangan BUMN menjadi lebih transparan dan mencegah munculnya permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, dengan kerjasama integrasi data keuangan BUMN dan perpajakan, akan memudahkan kinerja BUMN itu sendiri.

“Jadi direksi BUMN bisa fokus pada kinerja bisnis perusahaannya, yang akhirnya bisa meningkatkan pembagian dividen kepada Negara,” ujar Suryo Utomo, di Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun integrasi data antara wajib pajak BUMN dan Direktorat Jendral Pajak ini dilakukan secara elektronik.

Dengan begitu jika ditemukan ada kejanggalan dalam pelaporan itu dapat dilakukan sejak awal dan tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai disusun.

Semua transaksi ini, kata dia, sudah dapat diidentifikasi implikasinya dalam kewajiban pajak.

“Nantinya BUMN akan membuat laporan keuangan perusahaan yang tersambung dengan sistem perpajakan secara online. Sehingga BUMN bisa lebih fokus melaksanakan operasional perusahaan untuk menambah penghasilan dan dividennya bisa lebih besar,” jelasnya.

Menurut Suryo, langkah yang dilakukan ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui performa masing-masing perusahaan pelat merah secara akurat.

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri BUMN, bahwa kami sedang melakukan integrasi data DJP dan data keuangan BUMN untuk memastikan berapa deviden di masing-masing perusahaan. Ini sejalan karena dari transaksi tadi terbentuk susunan setelah laporan keuangan, SPT dan PPh,” kata Suryo.

Jika integrasi data keuangan BUMN ini dilanjutkan, maka kerjasama antara DJP dan BUMN akan memasuki tahun ketiga.

Diketahui, kerja sama yang dijalin DJP dengan BUMN dalam integrasi data perpajakan ini sebelumnya dilakukan dengan system e-Faktur host-to-host.

Sejauh ini, sudah ada lima BUMN yang siap mengintegrasikan data keuangan dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pegadaian.

“Yang sudah masuk dalam uji coba SPT dan masa PPh yaitu Pertamina, Telkom dan PLN. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan pihak Pelindo III untuk membuat kesepakatan, mereka juga sepakat,” tutupnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!