Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Bersama ACI, Angkasa Pura I Lakukan Kegiatan Airport Security Review

MediaBUMN

Published

on

Angkasa Pura I

Angkasa Pura I melaksanakan kegiatan airport security review di Bandara Ahmad Yani Semarang, dimana kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Airport Excellence (APEX) in Security yang diinisaisi oleh Airport Council International (ACI). Kegiatan yang berlangsung pada 26 Agustus hingga 29 Agustus 2019 tersebut, selain melibatkan ACI, Angkasa Pura I juga melibatkan mitra bandara dunia lainnya.

Melalui program ini, lembaga kebandarudaraan dunia tersebut memberikan asistensi bagi anggota-anggotanya agar dapat meningkatkan level keamanan bandara serta tingkat kepatuhan dan kesesuaian dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO).

Menurut Direktur Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) Wendo Asrul Rose, Angkasa Pura I senantiasa melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan keunggulan dari sisi pelayanan dan operasional, termasuk di dalamnya menjaga kepastian keamanan bandara.

“Salah satunya dengan ikut serta pada program APEX in Security ini untuk mewujudkan keunggulan operasional (operational excellence) sebagaimana standar regulasi nasional dan internasional,” terang Wendo.

Lebih lanjut Wendo mengatakan bahwa melalui program APEX in Security tersebut bandara-bandara Angkasa Pura I dapat mempelajari praktik terbaik terkait keamanan bandara dari para ahli di industri kebandarudaraan dunia serta meningkatkan tingkat kepatuhan dengan standar yang berlaku.

Adanya kegiatan tersebut, imbuh Wendo, nantinya bisa membuat operator bandara belajar dalam membuat rencana strategi manajemen risiko dan mitigasi serta bagaimana pengelolaan keamanan bandara dari operator bandara dunia lainnya dengan lingkungan operasional yang berbeda.

“Operator bandara juga bisa key performence indicator (KPI) yang berkualitas serta memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur kinerja keamanan,” ujar Wendo.

 

Adapun area keamanan bandara yang di-review meliputi organisasi, fasilitas, SDM, prosedur, dan manajemen kualitas. Pada area organisasi, hal-hal yang di-review yaitu kondisi organisasi, manajemen risiko, compliance, dan dokumentasi. Sedangkan pada area fasilitas, hal yang di-review yaitu perlindungan area perimeter, desain terminal, pengawasan jalur akses, serta pemeriksaan fasilitas dan perlengkapan.

Sementara untuk SDM meliputi proses seleksi dan rekrutmen, pemeriksaan latar belakang personel keamanan bandara, pelatihan, dan manajemen tenaga alih daya. Pada area prosedur, hal yang di-review adalah pemeriksaan penumpang beserta bagasi kabinnya, pemeriksaan pegawai, patroli dan penjagaan, serta manajemen krisis dan kecelakaan. Sedangkan pada area manajemen kualitas, hal yang di-review yaitu budaya keamanan, audit internal, pelaporan dan pemantauan, serta perbaikan berkelanjutan.

Angkasa Pura I sendiri telah berpartisipasi pada program APEX in Security sejak 2016 dengan melakukan review pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Lalu pada 2017 review dilakukan pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Juanda Surabaya.

Pada 2018, dilakukan tindak lanjut dari hasil review yang dilakukan terhadap Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Selanjutnya pada 2019 ini, review dilakukan pada Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Selain itu, tahun ini pula Angkasa Pura I berencana melakukan kolaborasi dengan ACI pada program APEX in Security dengan mengadakan Airport Security Committee Meeting di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan tindak lanjut dari hasil initial review terhadap Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang telah dilakukan pada 2017 lalu. []

HIGHLIGHT BUMN

Pinjaman BUMN, Pemerintah Siapkan Skema Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pinjaman BUMN

MEDIABUMN.COM Jakarta – Pinjaman BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui skema baru. Pemberian pinjaman untuk BUMN ini sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi perusahaan pelat merah dan lembaga yang bersangkutan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

“PP itu direvisi menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam pasal 15, pemerintah dapat melakukan investasi untuk program PEN. Bentuknya dapat berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman BUMN. Pemberian pinjaman kepada lembaga dan pinjaman PEN daerah,” ujarnya.

Dalam aturan yang baru ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema baru pemberian pinjaman untuk BUMN dan bentuk pinjaman yang diberikan secara beragam.

Misalnya melalui mandatory exchangeable bond (MEB), special mission vehicle (SMV) pemerintah dan penerbitan convertible bond.

“Jadi skema pinjamannya bermacam-macam, bisa dilakukan melalui SMV pemerintah dan dengan penerbitan convertible bond,” ujar Yustinus, Minggu (9/8/2020).

Yustinus menjelaskan, skema SMV merupakan salah satu sinergi di sektor penjaminan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program PEN.

Sedangkan MEB adalah jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga sering disebut obligasi hibrida.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan program PEN untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menyiapkan anggaran senilai Rp695,20 triliun dari APBN.

Khusus untuk pembiayaan sektor korporasi senilai Rp53,57 triliun yang porsinya juga telah ditetapkan untuk berbagai bidang.

Di antaranya restrukturisasi padat karya sebesar Rp3,42 triliun, penyertaan modal negara (PMN) Rp20,50 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1,5 triliun, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Rp 5 triliun hingga talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun.

Hapus Mekanisme Bank Jangkar

Selain pinjaman BUMN, pemerintah juga menghapus mekanisme Bank Jangkar dalam PP 43/2020, dan diganti menjadi Bank Umum Mitra.

Dalam PP tersebut, Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memiliki beberapa kriteria.

Seperti memiliki izin usaha yang masih berlaku, mempunyai kegiatan usaha di wilayah RI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan WNI.

Selain itu juga memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh OJK RI dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan program PEN.

Dana yang ditempatkan di Bank Umum Mitra selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, dan debitur lain yang tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Jenderal Andika Perkasa Resmi Jadi Wakil Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Jenderal Andika Perkasa

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa yang dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI telah resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menetri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal ini dikatakan langsung oleh Erick Thohir dimana penanganan Covid-19, imbuh Erick, sangat membutuhkan peran besar TNI sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi.

“Sesuai keputusan Presiden bahwa KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi wakil ketua Komite Pelaksana,” ujar Erick.

Erick mengatakan secara detail bahwa kehadiran TNI merupakan langkah penting untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut merupakan jangka pendek yang harus dilakukan.

“Adanya TNI dalam mengamankan hal ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya adanya TNI berarti bukan melakukan kewenangan hukum, namun menegakan kedisipilanan yang menjadi langkah utama yang segera dilakukan,” jelas mantan bos Inter Milan tersebut. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Rumah Sakit BUMN Ditarget Raih Pendapatan Rp4,5 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Rumah Sakit

MEDIABUMN.COM, JAKARTA – Holding Rumah Sakit BUMN ditargetkan mampu mendapatkan pendapatan sebesar Rp4,5 triliun. Target ini dinilai bisa terwujud karena Holding Rumah Sakit BUMN menjadi salah satu jaringan rumah sakit terbesar dengan jumlah tempat tidur lebih dari 4.500 unit.

“Grup Rumah Sakit BUMN kami perkirakan bisa meraih pendapatan usaha mencapai Rp4,5 tilliun dengan total aset mendekati Rp5 trilliun,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi, Jumat (7/8/2020).

Erick mengatakan, pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN ini telah memasuki fase kedua untuk meningkatkan jumlah rumah sakit di dalam Holding ini.

Pertamedika IHC Pertamedika IHC selaku operator holding nantinya akan mengelola 35 rumah sakit, ada penambahan 21 RS, dari sebelumnya 14 Rumah Sakit.

“Jumlah ini akan terus bertambah setelah selesainya penerapan roadmap Holding Rumah Sakit BUMN,” kata dia.

Pertamedika IHC sendiri adalah satu anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang mengelola sejumlah rumah sakit.

Erick menjelaskan, sejak tahun 2017, Pertamedika IHC ditunjuk menjadi operatorship holding Rumah Sakit BUMN sesuai keputusan Menteri BUMN.

Pada Jumat (7/8/2020), Pertamedika IHC telah menandatangani akta jual beli dengan 7 perusahaan pelat merah pemilik RS untuk pembentukan holding rumah sakit BUMN.

Acara ini dihadiri Menteri BUMN, Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan para Direktur BUMN.
Erick Thohir menyebutkan penandatanganan akta jual beli ini merupakan tindaklanjut dari pengembangan Holding Rumah Sakit BUMN secara bersama dalam grup IHC.

Pembentukan holding ini dipastikan dapat meningkatkan peran BUMN dalam ketahanan kesehatan nasional dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat Indonesia.

Ada empat objektif strategis yang akan diterapkan, yaitu peningkatan jaringan dan skala, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, integrasi dan kolaborasi ekosistem kesehatan nasional, dan pengembangan kapabilitas dan inovasi.

“Menurut saya sudah seharusnya seluruh Rumah Sakit milik BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan, dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan,” ujar Erick.

Ditambahkannya, kegiatan yang merupakan bagian dari roadmap pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN yang telah berjalan sejak tahun 2018, melalui pengambilalihan saham mayoritas Rumah Sakit milik PT Pelni. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!