Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

BBM Satu Harga, Pertamina Target Rampung di 83 Titik

EKO PRASETYO

Published

on

BBM Satu Harga

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BBM Satu Harga yang diterapkan oleh PT Pertamina (Persero) di 83 wilayah ditargetkan dapat tercapai. Pertamina optimis penerapan BBM satu harga di tahun ini bisa tercapai lantaran di tahun lalu juga sudah sukses mencapai target di 160 titik wilayah.

Fajriyah Usman selaku VP Corporate Communication PT Pertamina (persero) menyebutkan, dari 83 titik yang ditargetkan tahun ini, sebanyak lima lembaga penyalur telah beroperasi.

Sehingga total yang beroperasi sejak tahun lalu sebanyak 165 penyalur, sisanya 61 titik lainnya masih dalam proses pembangunan, dan 34 titik di antaranya dalam proses perizinan.

Menurut Fajriyah, lembaga penyalur tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera sebanyak 13 titik, Kalimantan 13 titik, Sulawesi 7 titik, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 21 titik, Maluku 15 titik dan Papua 14 titik.

“Kami optimis penerapan program BBM Satu Harga tahun ini bisa tercapai. Di 2019, kami dapat mencapai target sebanyak 160 titik pada Oktober atau lebih cepat tiga bulan dari yang ditargetkan di bulan Desember. Karena itu, kami yakin pada tahun ini target sebanyak 83 titik BBM Satu Harga juga bisa tercapai,” kata Fajriyah, Selasa (11/8/2020).

Adapun lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi di tahun 2020 yaitu Kabupaten Sigi, Palolo, Sulteng sembari mempersiapkan penerapan di wilayah lainnya.

Melalui program BBM Satu Harga, BUMN Sektor Energi ini membangun lembaga penyalur resmi hingga ke wilayah terpencil.

Sehingga dapat menyediakan BBM jenis Premium dan Solar sesuai harga yang diatur oleh pemerintah dan dinikmati oleh masyarakat di kota maupun di desa.

“Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, tentu akan berdampak pada penurunan biaya transportasi dan operasional warga. Sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan harga-harga kebutuhan pokok juga ikut turun,” ungkapnya.

Komitmen BBM Satu Harga

Penerapan progam BBM satu harga ini, sambung dia, adalah komitmen Pertamina untuk ikut memajukan perekonomian melalui penyediaan energi di seluruh wilayah Tanah Air.

Dalam menjalankan BBM satu harga, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek profit semata, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan negeri.

“Meskipun kami banyak menghadapi tantangan saat proses pembangunan dan saat operasi, tapi Pertamina tetap komitmen tidak akan menyerah. Prinsip kami pantang surut untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati energi dengan kualitas dan harga yang sama di semua daerah,” tandasnya. []

Energi & Tambang

Aset PLN Diamankan, Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.308 Sertifikat

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Aset PLN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Aset PLN terus dilakukan pengamanan oleh pihak perseroan dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kali ini aset milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN yang diamankan yakni lahan seluas 233.000 meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku.

PT PLN menerima 390 sertifikat atas lahan tersebut dari Kementerian ATR/BPN dengan nilai aset sebesar Rp59 miliar.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam Rakor Tata Kelola Aset PLN dan Pemda, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/9/2020).

Selain di Ambon, penyerahan sertifikat yang diserahkan kepada PLN juga telah dilakukan di beberapa daerah yaitu di Sumatera Utara 1.105 Aset, Jambi 737 Aset, Jawa tengah 609 Aset, dan Gorontalo 117 Aset.

Dengan penyerahan ini, total penyelamatan aset PLN sudah mencapai mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah dilakukan pengukuran.

Sinergi antara PLN, BPN, dan KPK ini juga telah menyelamatkan aset PLN berupa tanah dengan nilai lebih dari Rp1 triliun.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Menurut Firli, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan aset tanah dan sertifikasi ini, baik itu Pemda, Kementerian ATR/BPN, dan juga PLN,” ungkap Firli melalui siaran pers, Jumat (25/9/2020).

Firli menambahkan, program manajemen aset negara ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah.

Komitmen Selamatkan Aset PLN

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal juga mengapresiasi inisiatif PLN dalam proses sertifikasi aset tanah yang dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Sunraizal, jika menggunakan cara biasa, butuh waktu mencapai 100 tahun aset tanah itu bisa disertifikatkan.

“Seluruh sumber daya dan dana akan kita upayakan. Harapannya BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah mencontoh PLN dalam melakukan sertifikasi atas aset-aset tanahnya,” ucap Sunraizal.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama merupakan bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, dan mendayagunakan aset PLN untuk masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat.

“Kami benar-benar merasakan bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang fokus pada program pencegahan korupsi melalui penyelamatan dan pembenahan aset BUMN,” ujar Darmawan.

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di Provinsi Maluku yang pada 31 Desember 2019 hanya sebesar 18 persen, kini melonjak hingga 86 persen.

Ia mengungkapkan, awalnya Presiden RI Joko Widodo menugaskan agar PLN menyelesaikan masalah aset yang masih terjadi, yaitu mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun.

Meski awalnya sempat terpikir hal itu tidak mungkin tercapai, namun berkat kerjasama semua pihak, penugasan itu bisa dijalankan.

Darmawan pun menyampaikan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI.

“Selain bermanfaat bagi PLN, sertifikasi tanah ini juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kerja sama ini makin diperkuat lagi, untuk pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN,” tandasnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Pembangunan Smelter Antam Mangkrak 8 Tahun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pembangunan Smelter Antam

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pembangunan Smelter Antam yang dimulai sejak tahun 2012 lalu hingga kini tidak kunjung rampung.

Padahal untuk pengerjaan proyek tersebut, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. sudah mendapatkan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun di tahun 2015.

Hal ini pun menjadi sorotan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Erick mengatakan, pembangunan pabrik smelter Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnance ada di Halmahera, Maluku Utara.

Salah satu kendala mangkraknya pembangunan smelter Antam ini, lantaran pembangkit listrik yang dikerjakan kontraktor anak usaha PT PLN (Persero) untuk smelter ini juga belum rampung.

“PMN yang sudah diberikan kepada PT Antam ternyata tidak maksimal. Seharusnya investasi pemerintah lewat PMN ini tidak bisa project based, tapi proses bisnis yang harus dijalankan bersama-sama. Sangat aneh kalau kita membangun smelter, tapi listriknya belum siap,” kata Erick.

Erick menambahkan, PT Antam tidak maksimal menjalankan sinergi BUMN yang sudah digaungkan selama ini.

Hal itu menjadi salah alasan Kementerian BUMN merobak jajaran direksi PT Antam pada akhir tahun 2019.

Saat itu, Erick mencopot Arie Prabowo Ariotedjo yang sudah menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2017 dan digantikan oleh Dana Amin.

Meski begitu, PT Antam melaporkan bahwa pembangunan Smelter Antam berkapasitas 13.500 ton nikel per tahun ini sudah memasuki tahap kontruski.

Bahkan menurut pihak perseroan, pengerjaan smelter ini sudah hampir rampung dengan capaian konstruksi 98 persen pada Semester I tahun 2020.

Di sisi lain, Erick Thohir juga meminta PT Antam untuk mengelola bekas wilayah tambang emas PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, Erick telah menyurati Menteri ESDM, Arifin Tasrif agar PT Antam mendapatkan izin pengelolaan bekas tambang emas Freeport tersebut.

Terkait hal itu, SVP Corporate Secretary PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Kunto Hendrapawoko menytakan pihaknya menyambut baik kesempatan tersebut.

Menurutnya, pengelolaan bekas tambang ini bisa menjadi peluang dan prospek yang baik bagi PT Antam sebagai bagian dari Holding Industri Pertambangan MIND ID.

“Ini akan memperkuat komoditas emas perusahaan, rencana ini juga akan membuka kesempatan sinergi pengelolaan aset pertambangan nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi bisnis mineral yang terintegrasi,” kata Kunto. []

Continue Reading

Energi & Tambang

DPPU Pertamina Resmi Berdiri di Bandara Ferdinand Lumban Tobing

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

DPPU Pertamina

MEDIABUMN.COM, Jakarta – DPPU Pertamina (Depot Pengisian Pesawat Udara) resmi berdiri di Bandara Dr Ferdinand Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pembangunan sarana DPPU ini dilakukan oleh PT Pertamina (persero) beserta afiliasinya PT Elnusa Petrofin (EPN) untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan bakar Avtur bagi maskapai di wilayah operasional bandara tersebut.

Meningkatkan jalur transportasi udara dan maskapai dari bandara ini menjadi salah satu faktor dibangunannya fasilitas ini.

Sebelumnya penerbangan Dari bandara Dr Ferdinand Lumban Tobing sempat vakum saat awal wabah wabah Covid-19 merebak

Beberapa fasilitas yang diresmikan pada 27 Agustus lalu yaitu Kantor Operasional DPPU Pertamina yang telah direlokasi di lahan seluas 600 meter persegi.

Kemudian penyimpanan Avtur (tank storage) yang kapasitasnya ditambah sebesar 25 KL dari DPPU Pertamina Bandara Polonia Medan.

Dengan penambahan itu, total kapasitas penyimpanan di DPPU Pertamina Pinangsori totalnya sebesar 60 KL, naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya.

Penyimpanan ini pun meningkatkan ketahanan stok Avtur di bandara dari sebelumnya 4 hari menjadi 10 hari dalam kondisi normal.

Diketahui, DPPU Pertamina di Bandara Ferdinand Lumban Tobing telah dikelola oleh PT Elnusa Petrofin sejak tahun 2017 lalu.

Sebelumnya sistem penyimpanan Avtur di sarana DPPU ini masih menggunakan floating tank, maka pihak Pertamina terus melakukan pembenahan untuk memenuhi kebutuhan maskapai.

Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin mengatakan fasilitas dan sarana DPPU yang baru ini adalah kontribusi nyata EPN untuk mendukung Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi.

Terutama untuk bahan bakar Avtur yang digunakan maskapai sebagai pelanggan Pertamina serta masyarakat pada umumnya.

“Kami berharap dengan ketersediaan Avtur yang terjaga, akan mendorong dan meningkatkan kembali sektor ekonomi di Tapanuli Tengah,” ujarnya.

DPPU Pertamina Berdampak Positif

Gema Iriandus Pahalawan selaku GM Marketing Region I Pertamina, menyebutkan, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk melayani kebutuhan energi.

Ia pun berharap dengan peresmian DPPU Pertamina ini, akan memberi dampak positif bagi dan mendorong pemulihan ekonomi di daerah tersebut, terutama untuk sektor industri, pariwisata dan bisnis.

“Selain itu keberadaan sarana dan fasilitas baru DPPU Pertamina di Pinangsori mampu meningkatkan efisiensi pengisian Avtur bagi Maskapai,” tutupnya.

Untuk diketahui, PT Elnusa Petrofin (EPN) adalah anak perusahaan dari PT. Elnusa Tbk yang didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1996.

Adapun PT. Elnusa Tbk adalah Anak Perusahaan Pertamina yang bergerak di sektor jasa logistik dan distribusi BBM.

EPN saat ini menjadi salah satu ujung tombak Pertamina untuk menyalurkan BBM PSO dan BBM Satu Harga ke berbagai daerah di Indonesia. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!