Connect with us
PERTAMINA

Perbankan

Bank BTN Dapat Jatah FLPP Rp8,73 Triliun

Published

on

FLPP

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tahun 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali meraih kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp8,73 triliun. Dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi konvensional senilai Rp7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp965 miliar.

“Dengan dana FLPP total sebesar Rp8,73 triliun kami akan menyalurkannya untuk pembiayaan 81.000 unit rumah subdidi pada tahun 2021,” kata Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis (21/1).

Nixon mengaku akan mengoptimalkan pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu segenap jajaran BTN di seluruh Indonesia akan bekerja keras menyukseskan penyaluran FLPP untuk MBR.

Nixon mengapresiasi kepercayaan pemerintah untuk tetap mendukung sektor properti dengan mempertahankan dana FLPP untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Nixon, FLPP memegang peranan dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah Presiden Joko Widodo. “Kami akan terus berinovasi, bersinergi, serta melalukan pembenahan dan efisiensi dalam proses penyaluran FLPP di antaranya mengintegrasikan sistem aplikasi KPR kami dengan aplikasi SiKasep yang dioptimalkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sejak tahun lalu, ” kata Nixon.

Dia mengungkapkan, dana FLPP akan disalurkan dalam bentuk KPR Sejahtera yang hanya bisa diakses MBR. Melalui fasilitas KPR subsidi tersebut, MBR bisa memiliki rumah dengan uang muka mulai 1% dan suku bunga 5% fixed hingga 20 tahun.

Disisi lain Nixon optimistis tahun 2021 pertumbuhan KPR subsidi tetap positif. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya adanya stimulus kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didorong pemerintah seperti subsidi bunga KPR dan penyaluran dana PEN tahun lalu yang akan dirasakan dampaknya tahun ini.

“Tahun ini, kami optimistis bisa menjaga pertumbuhan KPR subsidi di kisaran 4-6 persen secara tahunan,” jelas Nixon.

Sebagai Bank Pelaksana, Nixon menambahkan, Bank BTN akan menyesuaikan dengan amanah yang diberikan Kementerian PUPR yakni memastikan pengembang menjaga kualitas rumah subsidi yang layak difasilitasi KPR subsidi. Selain itu Bank BTN juga akan menggelar Indonesia Property Virtual Expo untuk meningkatkan penyaluran KPR termasuk KPR subsidi serta program pemasaran lain yang menarik untuk mendorong penyaluran KPR sesuai dengan komitmen Bank BTN untuk mendukung Program Satu Juta Rumah.

Hingga akhir Desember 2020, emiten bersandi saham BBTN ini telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp4,46 triliun untuk 34.367 unit rumah subsidi. Sementara sampai triwulan III/2020, Bank BTN masih menempati posisi nomor wahid di pangsa KPR subsidi dengan porsi lebih dari 90%. []

Perbankan

Jutaan Debitur Sudah Nikmati Subsidi Bunga Dari PEN

Published

on

debitur

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk / Bank BTN telah menyalurkan dana subsidi bunga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp2,49 triliun kepada 1,15 juta debitur per 31 Maret 2021. Penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dana subsidi bunga yang diberikan Kementerian Keuangan tersebut merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 138/2020. Dalam aturan tersebut, pemerintah telah memperluas pemberian subsidi bunga kepada debitur KPR dan KKB.

“Jutaan debitur telah sangat terbantu dengan program subsidi bunga ini. Kami pun ikut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas program ini yang meringankan cicilan para debitur KPR dan UMKM di Bank BTN,” tutur Nixon di Jakarta, Rabu (16/6).

Adapun, dalam PMK 138 tersebut, pemerintah memberikan insentif bunga KPR kepada debitur yang membeli rumah dengan tipe 70 ke bawah. Debitur yang berhak memperoleh subsidi bunga yakni yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), plafon kredit maksimal Rp10 miliar, baki debet kredit hingga 29 Februari 2020, dan berstatus kredit lancar per 29 Februari 2020.

Selain pemberian subsidi bunga, Bank BTN juga telah menyalurkan kredit dari penempatan dana PEN dan penjaminan kredit UMKM. Emiten bersandi saham BBTN ini tercatat telah menyalurkan dana PEN tahap 3 sesuai PMK 70/104 kepada 34 ribu debitur senilai Rp12,49 triliun per 31 Maret 2021.

Secara total, sejak tahun 2020 hingga 4 Mei 2021, Bank BTN telah 3 kali menerima penempatan dana PEN. Dari seluruh dana yang ditempatkan dalam 3 tahap tersebut, perseroan telah menyalurkan total kredit senilai Rp68,3 triliun per 4 Mei 2021 yang mayoritas difokuskan pada sektor perumahan.

Bank BTN juga telah merealisasikan penyaluran penjaminan UMKM sesuai PMK 71 kepada 246 debitur senilai Rp565 miliar per 31 Maret 2021. UMKM yang menjadi sasaran penjaminan yakni yang terkait dengan rantai bisnis sektor perumahan.

“Kami melihat sektor perumahan merupakan sektor yang tinggi serapan sumber daya lokal dan labour intensive, sehingga kami meyakini dana yang disalurkan untuk sektor ini akan memberikan multiplier impact yang kuat untuk mendorong roda perekonomian nasional,” tutur Nixon. []

Continue Reading

Perbankan

Bisnis Properti Menggeliat, Relaksasi PPN Perlu Diperpanjang?

Published

on

Bisnis properti

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bisnis properti khususnya sektor perumahan terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2021.

Kenaikan penjualan tersebut tidak terlepas dari relaksasi aturan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi covid-19.

Dampaknya pun terlihat pada kuartal kedua tahun ini, dimana angka penjualan perumahan naik signifikan.

Berdasarkan catatan Real Estate Indonesia (REI), kenaikan penjualan rumah mencapai 15 persen, pada bulan Januari hingga Maret 2021.

Di kuartal kedua, dipastikan akan jauh lebih besar seiring dengan mulai pulihnya ekonomi nasional.

Atas hal itu, DPP REI meminta agar aturan relaksasi PPN tersebut dapat diperpanjang oleh pemerintah sehingga bisnis properti terus bertumbuh.

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo membenarkan bahwa insentif PPN dari pemerintah memang berhasil memacu bisnis properti dalam negeri.

Minat masyarakat untuk memiliki rumah kembali tinggi yang terlihat dari banyaknya pengajuan KPR yang masuk ke bank pelat merah tersebut.

Menurutnya, pada kuartal pertama usulan KPR subsidi naik hingga 9,04 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp122,96 triliun.

Sementara kenaikan KPR Non subsidi juga meningkat tipis di angka 0,2 persen menjadi Rp80,15 triliun pada akhir Maret lalu.

“Secara total, pertumbuhan bisnis properti di sektor perumahan naik mencapai Rp236,57 trilliun atau 3,23 persen secara tahunan. Untuk kuartal kedua tahun ini, kami yakin angka penyaluran itu bakal naik siginifikan karena didorong relaksasi PPN bagi industri perumahan,” ungkapnya di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Untuk itu, Haru juga mendukung langkah Real Estate Indonesia yang meminta perpanjangan aturan insentif PPN dari pemerintah.

Bisnis Properti Dorong Pemulihan Ekonomi

Menurut Haru, bisnis properti kini sudah terbukti menjadi salah satu sektor yang membantu pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19.

Untuk diketahui, insentif PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021 yang menyatakan rumah tapak dan rumah susun mendapat PPN maksimal Rp5 miliar.

Insentif PPN ini hanya berlaku selama enam bulan, mulai dari 1 Maret hingga 31 Agustus mendatang.

Namun yang bisa mendapat insentif PPN itu harus rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni kepada konsumen.

Sebanyak 100 persen PPPN akan ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, dan di atas Rp2 miliar dapat diskon 50 persen.

Haru menilai, berbagai insentif ini masih perlu diteruskan agar masyarakat yang belum memiliki rumah bisa menikmati bantuan tersebut.

“Perpanjangan kebijakan ini kami yakin bisa meningkatkan demand, dan mendorong minat masyarakat untuk membeli rumah. Kita pun mendukung hal ini karena sangat bermanfaat saat terjadi transaksi,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menyatakan, bahwa bisnis properti memang menjadi sektor yang bisa memberikan multplier effect.

Karena biaya yang diinvestasikan bi sektor perumahan bisa membantu menciptakan dampak ekonomi lebih dari 2,15 kali dari dana investasi tersebut.

“Bisnis properti juga kita prioritaskan menjadi salah satu yang bisa membantu pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya. []

Continue Reading

Perbankan

Strategi Incar Dana Murah Berhasil, DPK BTN Tumbuh 41 Persen

Published

on

dana murah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Strategi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengincar perolehan dana murah dengan berbagai inovasi dinilai cukup berhasil. Hal ini terlihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) perseroan yang tumbuh 41,07% menjadi Rp289,46 triliun hingga April 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,18 triliun.

“Kontribusi dana murah dari perolehan DPK tersebut mencapai 40%. Karena memang kami fokus mengincar dana murah sejak tahun lalu,” ujar Direktur Distribution & Ritel Funding BTN Jasmin di Jakarta, Selasa(15/6/2021).

Pertumbuhan DPK Bank BTN ini jauh melampaui pertumbuhan DPK industri perbankan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), per April 2021 DPK perbankan meningkat 11,5% year on year (yoy) menjadi Rp6.558,0 triliun pada April 2021.

Menurut Jasmin, kenaikan DPK didorong oleh masih banyaknya masyarakat yang menahan belanja. Kondisi ini dimanfaatkan perbankan untuk mengincar dana murah para nasabah perorangan.

Jasmin mengaku pertumbuhan DPK yang naik siginifikan tidak terlepas dari strategi BTN yang melakukan transformasi model operasional di kantor cabang yang lebih fokus untuk menjual produk dana murah dan kredit konsumer seperti BTN Solusi. Selain itu, Bank BTN juga mengincar menjadi bank operasional nasabah institusi atau kelembagaan untuk meningkatkan dana murah.

Seperti diketahui program BTN Solusi merupakan program bundling payroll dan kredit. Program ini memberikan solusi bagi instansi atau lembaga untuk mengelola tabungan gaji dari karyawannya, sekaligus memberikan beragam manfaat yang dapat mendukung kebutuhan finansial bagi instansi dan karyawan.

Jasmin menjelaskan setidaknya ada empat segmen utama yang disasar BTN Solusi yaitu kementerian, perusahaan pelat merah, swasta, dan kawasan industri. “Program BTN Solusi akan menjadi andalan perseroan dalam meraih dana murah yang saat ini makin kompetitif diperebutkan perbankan,” katanya.

Dia mengungkapkan, BTN Solusi juga memberikan banyak kemudahan di antaranya kemudahan pembukaan rekening Tabungan Payroll dengan manfaat antara lain biaya administrasi ringan, fasilitas transaksi seperti kartu debit (VISA & GPN), mobile banking, dan lain sebagainya. Di samping itu, BTN Solusi juga menawarkan keringanan biaya-biaya Tabungan Payroll seperti untuk setoran awal, biaya administrasi yang terjangkau, saldo minimal yang bisa menyesuaikan kebutuhan perusahaan, biaya transaksi antar wilayah yang murah dan lain sebagainya.

“Untuk jasa payroll, semua bisa dinegosiasikan. Dengan kelebihan ini, perusahaan dapat menghemat biaya untuk dapat dialihkan ke kebutuhan lain bagi karyawan. Di sisi lain, karyawan juga tidak dibebani biaya-biaya tabungan, malah dipermudah dalam mendapatkan pencairan kredit, baik kredit agunan rumah, KPR baik subsidi maupun non subsidi, hingga kredit ringan di Bank BTN dengan suku bunga yang kompetitif dan proses yang tidak rumit,” pungkas Jasmin. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!