Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Aset PLN Diamankan, Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.308 Sertifikat

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Aset PLN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Aset PLN terus dilakukan pengamanan oleh pihak perseroan dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kali ini aset milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN yang diamankan yakni lahan seluas 233.000 meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku.

PT PLN menerima 390 sertifikat atas lahan tersebut dari Kementerian ATR/BPN dengan nilai aset sebesar Rp59 miliar.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam Rakor Tata Kelola Aset PLN dan Pemda, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/9/2020).

Selain di Ambon, penyerahan sertifikat yang diserahkan kepada PLN juga telah dilakukan di beberapa daerah yaitu di Sumatera Utara 1.105 Aset, Jambi 737 Aset, Jawa tengah 609 Aset, dan Gorontalo 117 Aset.

Dengan penyerahan ini, total penyelamatan aset PLN sudah mencapai mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah dilakukan pengukuran.

Sinergi antara PLN, BPN, dan KPK ini juga telah menyelamatkan aset PLN berupa tanah dengan nilai lebih dari Rp1 triliun.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Menurut Firli, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan aset tanah dan sertifikasi ini, baik itu Pemda, Kementerian ATR/BPN, dan juga PLN,” ungkap Firli melalui siaran pers, Jumat (25/9/2020).

Firli menambahkan, program manajemen aset negara ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah.

Komitmen Selamatkan Aset PLN

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal juga mengapresiasi inisiatif PLN dalam proses sertifikasi aset tanah yang dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Sunraizal, jika menggunakan cara biasa, butuh waktu mencapai 100 tahun aset tanah itu bisa disertifikatkan.

“Seluruh sumber daya dan dana akan kita upayakan. Harapannya BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah mencontoh PLN dalam melakukan sertifikasi atas aset-aset tanahnya,” ucap Sunraizal.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama merupakan bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, dan mendayagunakan aset PLN untuk masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat.

“Kami benar-benar merasakan bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang fokus pada program pencegahan korupsi melalui penyelamatan dan pembenahan aset BUMN,” ujar Darmawan.

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di Provinsi Maluku yang pada 31 Desember 2019 hanya sebesar 18 persen, kini melonjak hingga 86 persen.

Ia mengungkapkan, awalnya Presiden RI Joko Widodo menugaskan agar PLN menyelesaikan masalah aset yang masih terjadi, yaitu mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun.

Meski awalnya sempat terpikir hal itu tidak mungkin tercapai, namun berkat kerjasama semua pihak, penugasan itu bisa dijalankan.

Darmawan pun menyampaikan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI.

“Selain bermanfaat bagi PLN, sertifikasi tanah ini juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kerja sama ini makin diperkuat lagi, untuk pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN,” tandasnya. []

Energi & Tambang

Libur Panjang, Pertamina Catat Lonjakan Konsumsi Avtur Hingga 33 Persen

MediaBUMN

Published

on

libur

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III mencatatkan pertumbuhan konsumsi Avtur, bahan bakar pesawat terbang, pada masa libur panjang dan Maulid Nabi yang jatuh pada hari Rabu – Minggu (28 Oktober – 1 November) pekan ini. Puncak konsumsi terjadi pada hari Rabu, dimana terjadi lonjakan hingga 33 persen dibandingkan konsumsi rata-rata harian bulan Oktober.

“Kami telah memperkirakan kenaikan konsumsi, seiring dengan libur panjang yang dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur keluar kota dengan moda pesawat udara,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR MOR III Eko Kristiawan.

Eko menjelaskan, pertumbuhan konsumsi Avtur mulai terlihat sejak Selasa (27/10), dimana kebutuhan Avtur meningkat hampir 31 persen, menjadi 3.614 kilo liter (KL) dibanding konsumsi harian normal bulan Oktober, yang rata-rata mencapai 2.811 KL. Pada Rabu (28/10), konsumsi puncak Avtur mencapai 3.731 KL, naik sekitar 33 persen.

libur

Masyarakat juga masih melakukan penerbangan pada Kamis (29/10), dimana masih tercatat konsumsi sebanyak 3.500 KL, atau naik sebesar 25 persen dibanding rata-rata normal.

“Sejak awal Oktober, kami telah mempersiapkan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi ini,” ujar Eko.

Kesiapan layanan DPPU, dia menambahkan, dilakukan melalui inspeksi Manajemen MOR III guna memastikan kehandalan operasional dan kecukupan stok DPPU. Selain itu, monitoring berkala yang secara intensif dilakukan di masing-masing DPPU.

Di wilayah MOR III yang melingkupi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Pertamina memiliki 6 DPPU yang melayani kebutuhan pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Pondok Cabe. Selain itu, Husein Sastranegara, serta Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

Untuk informasi produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Call Center 135. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Dewan Komisaris PLN Ditambah, Padahal Lagi Rugi Rp12 Triliun

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Dewan Komisaris PLN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dewan Komisaris PLN ditambah jumlahnya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mulai 16 Oktober 2020.

Dalam penambahan Dewan Komisaris PLN ini, Erick menunjuk mantan Deputi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo untuk menduduki jabatan tersebut.

Penambahan ini tetap dilakukan meski saat ini kondisi keuangan PT PLN (Persero) sedang terpuruk akibat dampak pandemi covid-19.

Tercatat kerugian bersih yang dialami perusahaan pelat merah ini mencapai Rp12,2 triliun sejak Januari hingga September 2020.

Hal ini berbanding terbalik dengan capaian PLN pada periode yang sama di tahun 2019, yang berhasil mencetak laba bersih Rp10,9 triliun.

Terkait penambahan jumlah Dewan Komisaris PLN, Sekretaris Perusahaan PLN telah menyampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Disebtukan dalam keterangan tertulisnya, bahwa pengangkatan satu Komisaris yang baru adalah Keputusan Menteri BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero).

Namun karena kondisi PLN yang sedang rugi besar, penambahan dewan komisaris PLN ini dikhawatirkan akan menambah beban usaha perusahaan.

Pasalnya, pada akhir bulan Setember lalu, Kementerian BUMN juga menambah dua komisaris baru di perusahaan setrum negara ini, yakni M Rudy Salahuddin dan M Yusuf Ateh.

Dengan tambahan 3 komisaris baru ini membuat total jumlah dewan komisaris PLN menjadi 11 orang dari sebelumnya 8 orang.

Namun hingga September 2020, kondisi ‘besar pasak daripada tiang’ masih terjadi, dimana beban usaha PLN lebih besar ketimbang pendapatan.

Berdasarkan laporan keuangan PLN, jumlah beban usaha selama 9 terakhir mencapai Rp223,8 triliun, namun pendapatan usaha yang didapat lebih rendah, yaitu Rp212,2 triliun.

Sementara biaya kepegawaian hanya turun tipis dari Rp17,1 triliun menjadi Rp16,7 triliun.

Kemudian beban kepegawaian terdiri dari jasa produksi dan insentif prestasi kerja Rp4,1 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu Rp4,3 triliun.

Berikut daftar jajaran Dewan Komisaris PLN :

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen: Amien Sunaryadi

2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara

3. Komisaris Independen: Deden Juhara

4. Komisaris Independen: Murtaqi Syamsuddin

5. Komisaris: Ilya Avianti

6. Komisaris: Rida Mulyana

7. Komisaris: Mohamad Ikhsan

8. Komisaris: Dudy Purwagandhi

9. Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

10. Komisaris: Mohammad Rudy Salahudin

11. Komisaris: Eko Sulistyo. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Program 12 Jam Kerja Diterapkan, Angka Kecelakaan Turun 85 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Program 12 Jam

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Program 12 Jam Kerja mulai diterapkan PT Elnusa Petrofin bagi Awak Mobil Tangki (AMT) di berbagai wilayah operasinya.

Penetapan jam kerja maksimal ini guna meningkatkan faktor keselamatan berkendara bagi para sopir.

Pasalnya faktor kelelahan menjadi salah satu faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja, khususnya sopir yang bertugas untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina ke berbagai wilayah.

Department Head of HSSE & QM PT Elnusa Petrofin, Lisda Dwi Rahayu mengatakan, program 12 jam kerja ini sebagai tindak lanjut dari Gerakan Bersama Peningkatan Keselamatan Transportasi Mobil Tangki Pertamina yang ditetapkan pada Oktober 2019 lalu.

Program 12 Jam Kerja dibuat oleh pihak Pertamina lantaran melihat hasil analisa bahwa 56 persen insiden mobil tangki sepanjang tahun 2017 dan 2018 disebabkan karena faktor manusia.

“Sehingga dibuatkan program peningkatan keselamatan yang diterapkan oleh pengelola, termasuk PT Elnusa Petrofin,” jelas Lisda dalam siaran pers, Selasa (27/10/2020).

Beberapa poin utama yang ditetapkan dalam aturan ini di antaranya monitoring program 12 jam kerja AMT sesuai dengan ketentuan keamanan dan keselamatan kerja untuk penyalur jarak dekat.

Sejak Februari lalu, Elnusa Petrofin telah menerapkan program 12 jam kerja ini di sejumlah terminal Pertamina.

Seperti di Medan, Siak, Padang, Jambi, Kertapati, Bangka, Manggis, Sangaran, Makassar, Donggala, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Balikappan, Wayame, hingga Jayapura.

“Tahun ini hanya terjadi 1 insiden yang dialami mobil tangki, tahun lalu ada 5 kejadian. Jadi jumlah insiden yang dialami mobil tangki turun drastis dan tingkat keselamatan naik 85 persen,” ujarnya.

Lisda memaparkan, tingkat pelanggaran melebihi batas kecepatan (overspeed) juga mengalami penurunan drastis.

Begitu juga dengan perilaku berkendara lainnya yang dapat membahayakan, sepert berbelok dengan cepat, rem mendadak, dan akselerasi kecepatan yang tidak wajar.

Sementara Nur Kholis selaku Direktur Operasi dan Marketing PT Elnusa Petrofin mengatakan, selain menerapkan program 12 jam kerja, pihaknya juga melakukan berbagai inovasi dalam operasional usaha.

Seperti pemanfaatan bidang teknologi informasi dan terobosan lainnya untuk meningkatkan faktor keselamatan baik bagi para sopir mobil tangki. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!