Arya Sinulingga Jabat Komisaris Inalum

oleh
Arya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Teka-teki siapa yang akan menjadi Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum telah terang, Arya Sinulingga yang merupakan juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga didapok nahkodai Inalum.

Arya adalah salah satu dari empat staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini tugasnya tak hanya sebagai juru bicara BUMN, tetapi juga Komisaris perusahaan bidang tambang milik pemerintah.

Menurutnya pengangkatan komisaris dilakukan pada kemarin (Senin, Red). Pengangkatan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Erick Thohir kepada Direktur Utama Inalum Orias Petrus Moedak.

Jadi disampaikannya saat ini direktur utama juga sudah ditetapkan yakni Orias yang notabene sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Freepot, dan komisaris dirinya.

“Sudah ditetapkan ya. Direktur Utama Pak Orias, dan Komisaris Arya Sinulingga,” terang Arya.

Diketahui Arya mengisi jabatan yang telah kosong sebelumnya di Inalum. Jabatan sebelumnya dijabat Fajar Harry Sampurno yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Deputi Kementerian BUMN.

Jadi disampaikannya, untuk posisi Komisaris Utama Inalum ini untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggal Pak Fajar hingga sampai saat ini sebelum pergantian itu belum ada penggantinya.

Diinformasikan usai pelantikan sebagai Komisaris dan Direktur baru di Inalum, diakui Arya dan Orias mendapatkan perintah dan tugas yang harus dicapai.
Tugas-tugas dari Erick tersebut di antaranya adalah untuk dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan dapat melanjutkan capaian-capaian positif Inalum.

Apalagi saat ini masih ada banyak PR yang harus diselesaikan. Misalnya saja seperti penyelesaian akuisisi 20 persen dari saham PT Vale Indonesia.

Saat ini segala upaya tengah dilakukan. Maka dari itu Pak Menteri, kata dia, meminta untuk bisa dijalankan secara amanah dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan.

Karena disampaikannya, rencana pembelian saham ini akan dilakukan paling lambat pada Juni 2020.

Adapun biaya yang akan dikeluarkan kurang lebihnya mencapai sekitar USD 500 juta atau Rp 7 triliun (Rp 14.000). []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *