Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Angkasa Pura II Jadi yang Terbaik di Asia Pasifik

MediaBUMN

Published

on

Angkasa Pura II

Angkasa Pura II semakin memperkuat posisi sebagai salah satu operator bandara terbaik di Asia Pasifik setelah berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Airport Council International (ACI).

ACI sendiri adalah satu-satunya perwakilan global dari otoritas bandara di dunia, yang mengembangkan standar, kebijakan serta pelatihan untuk meningkatkan standar bandara di seluruh dunia.

ACI secara resmi memberikan total 22 penghargaan Airport Service Quality Award 2018 ke 6 bandara yang dikelola Angkasa Pura II (04/9). Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Customer Experience Global Summit 2019 yang digelar di Nusa Dua, Bali, dan dihadiri oleh para pemimpin operator bandara di dunia termasuk Direktur Operasi dan Pelayanan Angkasa Pura II Ituk Herarindri.

Adapun 6 bandara AP II berhasil meraih penghargaan setelah melalui proses survei Airport Service Quality yang digelar oleh ACI. Survei tersebut dilakukan terhadap penumpang pesawat di 380 bandara yang ada di 90 negara.

Bandara-bandara Angkasa Pura II yang berhasil meraih penghargaan Airport Service Quality Award 2018 itu adalah:

1. Bandara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru

– Best Airport by Size and Region (2-5 million passengers in Asia-Pacific)
– Best Environment and Ambience by Size (2-5 million passengers)
– Best Customer Service by Size (2-5 million passengers)
– Best Infrastructure and Facility by Size (2-5 million passengers)

2. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang

– Best Airport by Size and Region (2-5 million passengers in Asia-Pacific)
– Best Environment and Ambience by Size (2-5 million passengers)
– Best Customer Service by Size (2-5 million passengers)
– Best Infrastructure and Facility by Size (2-5 million passengers)

3. Bandara Sultan Thaha – Jambi

– Best Airport by Size and Region (Under 2 million passengers in Asia-Pacific)
– Best Environment and Ambience by Size (Under 2 million passengers)
– Best Customer Service by Size (Under 2 million passengers)
– Best Infrastructure and Facility by Size (Under 2 million passengers)

4. Bandara Depati Amir – Pangkalpinang

– Best Airport by Size and Region (Under 2 million passengers in Asia-Pacific)
– Best Environment and Ambience by Size (Under 2 million passengers)
– Best Customer Service by Size (Under 2 million passengers)
– Best Infrastructure and Facility by Size (Under 2 million passengers)

5. Bandara Silangit – Siborong-borong

– Most Improved Airport in Asia-Pacific
– Best Environment and Ambience by Size (Under 2 million passengers)
– Best Customer Service by Size (Under 2 million passengers)
– Best Infrastructure and Facility by Size (Under 2 million passengers)

6. Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang

– Best Environment and Ambience by Size (Under 2 million passengers)
– Best Infrastructure and Facility by Size (Under 2 million passengers)

Buah Transformasi Angkasa Pura II

President Director Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan penghargaan tertinggi Airport Service Quality 2018 dari ACI ini merupakan hasil dari transformasi pelayanan yang sudah dilakukan perseroan sejak 3 tahun lalu.

Muhammad Awaluddin mengatakan transformasi pelayanan antara lain didukung pengembangan infrastruktur fisik dan penerapan teknologi informasi disertai dengan peningkatan sumber daya manusia.

“Kombinasi antara pengembangan infrastruktur, pemanfaatan IT, dan peningkatan human resources, membuat bandara-bandara AP II beroperasi dengan efisien, efektif serta memiliki standar pelayanan tinggi yang kemudian diakui penumpang pesawat sehingga kami berhasil meraih penghargaan dari ACI.”

“Kami selalu berupaya agar bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II dapat membawa harum nama Indonesia di industri penerbangan global. Penghargaan dari ACI ini juga semakin membuat kami optimistis bahwa Angkasa Pura II dapat mewujudkan road map Go Global,” ujar Muhammad Awaluddin.

Satu bandara yang berhasil meraih penghargaan dari ACI ini adalah Bandara Silangit yang meraih gelar Most Improved Airport in Asia-Pasific.

Penghargaan yang diraih Silangit ini tidak lepas juga dari dukungan pemerintah yang tengah mengembangkan pariwisata di kawasan Danau Toba. Adapun Silangit adalah bandara yang paling dekat dengan kawasan Danau Toba.

Presiden Joko Widodo pun beberapa kali menyempatkan untuk meninjau Bandara Silangit. Kepala Negara juga meresmikan terminal baru Bandara Silangit pada November 2017.
“Bandara Silangit saat ini juga masih terus dikembangkan untuk mendukung Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia,” ujar Muhammad Awaluddin. []

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Penerbangan dan Pariwisata Akan Digabung, Begini Arahan Jokowi

EKO PRASETYO

Published

on

BUMN Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BUMN Penerbangan akan digabung dengan BUMN yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai serius mematangkan rencana penggabungan BUMN di kedua sektor tersebut.

Penggabungan perusahaan pelat merah di sektor penerbangan dan pariwisata dinilai sangat perlu dan harus segera dilakukan untuk membangkitkan kembali kedua sektor ini yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19.

“Dengan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata, pondasi ekonomi di sektor ini bisa semakin lebih baik dan bisa berlari lebih cepat lagi,” kata Jokowi saat berbicara di depan menterinya, Kamis (6/8/2020).

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu minus 5,32 persen.

Terpuruknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan sektor penerbangan dan pariwisata yang ambruk sejak awal pandemi.

Dimana wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482.000 dan ini dari quartal sebelumnya turun 81 persen.

“Angka yang saya peroleh untuk perhitungan tahunan atau year on year, turun 87 persen. Ini memang turunnya terkontraksi sangat dalam,” kata Jokowi.

Penurunan ini, menurut Jokowi harus menjadi momentum pemerintah untuk melakukan konsolidasi dalam bertransformasi di bidang penerbangan dan pariwisata.

Maka penggabungan BUMN Penerbangan dan pariwisata menjadi satu solusi yang tidak lama akan direalisasikan.

“Kemungkinan untuk menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya ke depan semakin kelihatan. Terntunya melalui penataan yang baik, mengenai rute penerbangan, penentuan hub, super hub dan sebagainya,” jelas dia.

Rencana Lama BUMN Penerbangan

Diketahui, pemerintah memang berencana membentuk holding BUMN penerbangan, salah satu perusahaan yang terkabar akan dilebur adalah PT Survai Udara Penas.

Perusahaan ini disebut-sebut akan menjadi induk usaha dari holding BUMN penerbangan.

Hal ini berdasarkan hasil kajian PT PWC Indonesia ditugaskan Kementerian BUMN untuk membuat kajian atas rencana pembentukan holding BUMN penerbangan.

Rencana pembentukan holding ini bukanlah wacana baru, tapi sudah ada sejak Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN.

Diketahui, PT Survei Udara Penas awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan foto udara dan peta bagi kalangan militer yang berdiri pada tahun 1961.

Namun, seiring waktu dan peningkatan permintaan, unit bisnis Penas merambah ke kalangan sipil. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Data Keuangan BUMN Diintegrasikan Untuk Perolehan Dividen

Alfian Setya Saputra

Published

on

Data keuangan

MEDIABUMN,COM, Jakarta – Data keuangan BUMN diintegrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan data perpajakan dan pendapatan dividen negara.

Integrasi ini akan membuat data keuangan BUMN menjadi lebih transparan dan mencegah munculnya permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, dengan kerjasama integrasi data keuangan BUMN dan perpajakan, akan memudahkan kinerja BUMN itu sendiri.

“Jadi direksi BUMN bisa fokus pada kinerja bisnis perusahaannya, yang akhirnya bisa meningkatkan pembagian dividen kepada Negara,” ujar Suryo Utomo, di Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun integrasi data antara wajib pajak BUMN dan Direktorat Jendral Pajak ini dilakukan secara elektronik.

Dengan begitu jika ditemukan ada kejanggalan dalam pelaporan itu dapat dilakukan sejak awal dan tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai disusun.

Semua transaksi ini, kata dia, sudah dapat diidentifikasi implikasinya dalam kewajiban pajak.

“Nantinya BUMN akan membuat laporan keuangan perusahaan yang tersambung dengan sistem perpajakan secara online. Sehingga BUMN bisa lebih fokus melaksanakan operasional perusahaan untuk menambah penghasilan dan dividennya bisa lebih besar,” jelasnya.

Menurut Suryo, langkah yang dilakukan ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui performa masing-masing perusahaan pelat merah secara akurat.

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri BUMN, bahwa kami sedang melakukan integrasi data DJP dan data keuangan BUMN untuk memastikan berapa deviden di masing-masing perusahaan. Ini sejalan karena dari transaksi tadi terbentuk susunan setelah laporan keuangan, SPT dan PPh,” kata Suryo.

Jika integrasi data keuangan BUMN ini dilanjutkan, maka kerjasama antara DJP dan BUMN akan memasuki tahun ketiga.

Diketahui, kerja sama yang dijalin DJP dengan BUMN dalam integrasi data perpajakan ini sebelumnya dilakukan dengan system e-Faktur host-to-host.

Sejauh ini, sudah ada lima BUMN yang siap mengintegrasikan data keuangan dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pegadaian.

“Yang sudah masuk dalam uji coba SPT dan masa PPh yaitu Pertamina, Telkom dan PLN. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan pihak Pelindo III untuk membuat kesepakatan, mereka juga sepakat,” tutupnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!