MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara di sektor logistik pangan terus mengalami pasang surut kinerja. Maklum sebagai perusahaan pelat merah, perusahaan musti mencari keuntungan di tengah penugasan sebagai stabilisator pangan yang dimandatkan pemerintah yang terbilang cukup berat.

Akhir tahun 2019 lalu menjadi catatan penting bagi perusahaan yang dinahkodai Budi Waseso sebagai Direktur Utama. Pasalnya di tengah kritikan tajam dampak munculnya mutu beras (pengadaan dalam negeri 2017-2018), Pria yang akrab di sapa Buwas tersebut musti menerima kenyataan dihantam isu soal utang perusahaan semakin menggunung.

Berdasarkan catatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdapat 41 BUMN yang mendapatykan penyertaan modal negara atau PMN, namun 7 diantaranya masih mengalami kerugian dimana salah satunya adalah Perum Bulog.

Menurut catatan Kemenkeu, pada tahun 2018 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp797 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan pencapaian di tahun 2017 dan 2016, dimana perusahaan yang dibangun pada zaman orde baru tersebut berhasil mengantongi laba yang masing-masingnya sebesar Rp705 miliar dan Rp892 miliar.

RASIO UTANG BULOG

Menurut catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap modal atau Debt to Equity Ratio (DER) Bulog masih terbilang jauh dari kata memuaskan, yaitu hanya berada pada level 3,19 dari batas aman 3.

Selain itu berdasarkan indeks Altman (Z-Score) yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN), Bulog hanya memiliki score 0,93 artinya nilai tersebut berada di bawah batas aman, yaitu 1,3.

Seperti diketahui bahwa Indeks Z-Score menjadi parameter yang sering kali digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang mengacu terhadap laporan keuangan mereka.

Adapun pengukurannya dilakukan dengan melihat kerentanan perusahaan terhadap kemungkinan berbagai gejolak lewat penghitungan aset lancar, pajak serta pendapatan sebelum bunga, depresiasi sampai dengan amortisasi.

Indeks Z-Score bisa dijadikan patokan untuk memproyeksikan jatuhnya suatu perusahaan (bangkrut). Sehingga tidak mengherankan apabila banyak yang mempertanyakan eksistensi Bulog di tengah isu kebangkrutan.

Buwas pun pernah mengakui jika utang perusahaan ke pihak perbankan mencapai nilai Rp28 triliun per akhir tahun 2019.

“Jumlahnya masih sekitar segitu, kan hal ini sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan,” ujar Buwas ketika ditemui MEDIABUMN belum lama ini.

Namun Buwas menegaskan kondisi perusahaannya saat ini secara komersial mengalami keuntungan. Namun, lanjut Buwas, apabila bicara penugasan Bulog tentu mengalami kerugian.

“Kalau bicara komersial Bulog untung! Tapi kalau sudut pandang penugasan tentu Bulog rugi karena ada beban bunga yang harus ditanggung. Ketika menagih pembayaran ke pemerintah waktunya cukup lumayan,” papar pensiunan jenderal polisi bintang tiga tersebut. []

Di tengah isu negatif tentang perusahaan BUMN pasca beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, ternyata masih banyak segudang prestasi yang ditorehkan BUMN yang membanggakan negara. Indonesia patut berbangga kepada 5 perusahaan BUMN ini yang berhasil menjual produknya ke pasar internasional.

1. PT Barata Indonesia (Persero)

Berhasil menjual komponen Kereta Api hingga ke pasar Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. PT Barata Indonesia (Persero) Hari Santosa, perusahaan berhasil meraih pendapatan dari keseluruhan penjualan ekspor mencapai US$3,94 juta atau sekitar Rp55,311 miliar.

2. PT Bio Farma (Persero)

Sebagai BUMN yang bergerak disektor produksi Vaksin dan antisera, Bio Farma berhasil menjual produk vaksinnya hingga ke India, Turki dan Honduras. Dari hasil penjualan ekspor tersebut, perseroan berhasil mengantongi US$5,18 juta atau sekitar Rp.75 miliar.

3. PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) / PT INKA

PT INKA sebagai pemain disektor industri kereta api juga berhasil menjual produknya menembus pasar Asia Selatan dan Afrika. Selain ke sejumlah negara Afrika dan Bangladesh, produk kereta api PT INKA juga sudah mulai beroperasi di Srilanka, Australia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia

5. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) / PTPN XII

Perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan ini memproduksi kopi Arabica, yang penjualannya telah dipasarkan ke negara-negara Eropa, Amerika hingga Saudi Arabia. PTPN XII memiliki produk unggulan yaitu Java Coffee Blawan, Java Coffee Jampit, Java Coffee Pancoer dan Java Coffee Kayumas.

6. PT Dirgantara Indonesia (Persero) / PTDI

Sudah bukan rahasia lagi jika produk pesawat terbang PTDI banyak diminati pasar internasional. Pasalnya selain memiliki produk yang sangat baik, produk pesawat PTDI sangat cocok bagi negara-negara yang memiliki karakter kepualauan. Belum lama ini Perseroan berhasil mengekspor pesawat terbang jenis CN235-220 Military Transport ke Nepalese Army.

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Mafia Migas nampaknya semakin gelisah dan ketakutan usai nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Sebagai komisaris utama Pertamina, mantan Gubernur DKI ini memiliki tugas yang terbilang tidak mudah. Ahok dipilih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tentunya bukan tanpa alasan.

Mantan presiden klub Intermilan tersebut tentunya mendapat bisik-bisik dari Presiden Joko Widodo agar dirinya bisa bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah sektor energi tersebut yang rawan dengan penyimpangan.

Sosok yang tepat menurut Presiden dan Menteri BUMN untuk mengawasi kegiatan bisnis dan operasional Pertamina adalah Ahok!

Terkenal tegas dan tidak kenal kompromi, tentunya Presiden Jokowi tahu betul karakter mantan wakilnya tersebut ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ahok diharapkan mampu menyingkirkan mafia migas yang selama ini masih banyak bermain di tubuh Pertamina. Selain itu Ahok juga diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap upaya impor migas dalam rangka mengatasi Current Account Defisit (CAD).

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, kehadiran Ahok menjadi angin segar bagi industri migas nasional yang saat ini dinilai masih banyak dipermainkan oleh mafia migas.

“Selain memberikan pengawasan yang komprehensif terhadap kinerja direksi, pak Ahok tentu diberi mandat untuk memberantas mafia migas serta mengurangi CAD. Karena seperti diketahui sektor migas menjadi penyumbang terbesar CAD karena banyaknya impor yang dilakukan Pertamina,” papar Mamit.

Pekerjaan berat lainnya yang menanti Ahok adalah melakukan pengawasan kembali menggenjot program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia agar semakin semakin luas titik jangkauannya khususnya di daerah terluar nusantara.

Selain itu kehadiran Ahok sebagai komisaris utama juga harus memiliki kontribusi dalam memperbaiki kebijakan peredaran elpiji subsidi 3 kilogram (kg) yang dinilai sebagai biang kerok dalam neraca dagang migas Indonesia.